Update Artikelilmiah: 43198

PUROHITO ABHIRAMA SUGIYANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Masalah kesehatan di Indonesia masih menjadi sebuah problematika yang cukup serius dan masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak yang bertanggungjawab terutama pemerintah. Permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak kepada terganggunya perekonomian masyarakat. Penelitian ini hendak menganalisis sinkronisasi dan bentuk perlindungan hukum korban bencana alam yang terkait dengan krisis kesehatan dan dampaknya pada masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan penelitian taraf sinkronisasi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis adalah analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi hukum secara vertikal telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan belum mengatur secara eksplisit hak-hak korban bencana alam terkait krisis kesehatan. Bentuk perlindungan hukum meliputi jaminan pengaturan memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan pengaturan memperoleh pengendalian penyakit dan lingkungan, jaminan pengaturan memperoleh pelayanan gizi dan psikososial, jaminan pengaturan memperoleh kebutuhan dasar, air bersih, dan sanitasi, jaminan pengaturan memperoleh bantuan perbaikan rumah dan lingkungan terdampak bencana, jaminan pengaturan memperoleh santunan dan upah kerja bagi yang dipekerjakan. Dengan ini, maka idealnya Menteri Kesehatan diharapkan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan dengan menambahkan pengaturan tentang hak-hak korban bencana alam yang mengalami krisis kesehatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Health problems in Indonesia are still a serious problem and still require further attention from the responsible parties especially from the government. The health problems that occur in Indonesia not only impact public health, but also disrupt the community's economy. This research aims to analyze the synchronization and forms of legal protection for victims of natural disasters related to health crises and their impact on society. The research specifications used are an inventory of statutory regulations and research on the level of legal synchronization. The data used is secondary data and the analysis method is qualitative normative analysis. The research results show that vertical legal synchronization has demonstrated a level of synchronization. However, Minister of Health Regulation Number 75 of 2019 concerning Health Crisis Management does not explicitly regulate the rights of victims of natural disasters related to health crises. Forms of legal protection include regulatory guarantees to obtain health services, regulatory guarantees to obtain disease and environmental control, regulatory guarantees to obtain nutritional and psychosocial services, regulatory guarantees to obtain basic needs, clean water and sanitation, regulatory guarantees to obtain aid for repairing houses and environments affected by disasters, guarantees arrangements for obtaining compensation and wages for those employed. With this, ideally the Minister of Health is expected to revise Minister of Health Regulation Number 75 of 2019 concerning Health Crisis Management by adding regulations regarding the rights of victims of natural disasters who experience a health crisis.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman