Update Artikelilmiah: 43124

FRANSISCA WULANDARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kepemilikan tanah sebelum diundangkan UUPA diatur oleh hukum adat. Setelah UUPA diberlakukan bukti kepemilikan tanah menggunakan sertipikat dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1994 tentang pendaftaran tanah namun sertipikat tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Faktanya, sertipikat dapat dibatalkan dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. 
Penelitian ini bertujuan menilai kemampuan Letter C dapat membatalkan sertipikat yang telah terdaftar dan mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PN.KWG. Metode analisis menggunakan normatif dengan melakukan metode pendekatan perundang undangan dan kasus, dan metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan majelis hakim mengabulkan gugatan dengan dibatalkannya sertipikat milik tergugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum setelah dilakukan peninjauan lapangan dan pengecekan barang bukti dan bahwa kepemilikan sertipikat dapat dibatalkan dengan pembuktian alat bukti lain yang bertentangan dengan isi sertipikat dalam kasus ini adalah kepemilikan Letter C.

Kata kunci : Letter C, Sertipikat Tanah, Pembatalan Sertipikat Tanah

Abtrak (Bhs. Inggris)

The ownership of land before the enactment of UUPA was governed by customary law. After the implementation of UUPA, the evidence of land ownership is through certificates and further regulated by Government Regulation No. 24 of 1994 concerning land registration. However, the certificate cannot be used as strong evidence. In fact, the certificate can be revoked under conditions specified in Article 64 of Government Regulation No. 18 of 2021 concerning management rights, land rights, apartment units, and land registration 
The aim of this research is to determine whether Letter C can cancel a registered certificate and to understand the legal considerations of The Panel Of Judges In The Case Decision No. 72/Pdt.G/2021/PN.KWG. The analytical method used is normative, employing an approach to legislation and cases, and data collection is conducted through literature review. 
Based on the research findings and discussions, the panel of judges granted the lawsuit by canceling the defendant's certificate, declaring an unlawful act after field inspection and evidence examination. It was established that ownership of the certificate could be annulled by presenting other evidence contrary to the certificate's contents. In this case, ownership of Letter C is considered as evidence leading to the annulment.

Keywords: Letter C, Land Certificate, Cancellation of Land Certificate

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman