Home
Login.
Artikelilmiahs
42869
Update
CITRA FANIA KIRANI
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT SENGKETA PEMBELIAN RUMAH SIAP HUNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 281/Pdt.Sus- BPSK /2022/PN. Plg)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Rumah siap huni adalah hunian yang sudah tersedia atau pembangunannya telah selesai sehingga langsung bisa ditempati. Kekurangan serta kelebihan rumah siap huni juga perlu diperhatikan sebelum konsumen membeli rumah siap huni. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam menjual belikan rumah siap huni tersebut dengan metode kredit yang sering kali dapat menimbulkan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli rumah siap huni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian logis, sistematis, dan rasional kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg, diketahui bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Abtrak (Bhs. Inggris)
A ready-to-live-in house is a dwelling that is already available or the construction has been completed so that it can be occupied immediately. The disadvantages and advantages of ready-to-live houses also need to be considered before consumers buy ready-to-live houses. This is utilized by business actors in buying and selling ready-to-live houses using the credit method which can often lead to disputes. This study aims to determine the legal protection for consumers who buy ready-to-occupy houses based on Palembang District Court Decision Number 281/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials conducted by literature study. The data is presented in the form of logical, systematic, and rational descriptions and then analyzed normatively qualitatively. Based on the results of research on Palembang District Court Decision Number 281/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg, it is known that consumers have not received legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save