Home
Login.
Artikelilmiahs
42596
Update
NATHAN BARITA MARCHELINO
NIM
Judul Artikel
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA OKUPASI TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 980 K/Pdt/2021)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Nomor. 980 K/Pdt/2021 terkait penggugat sebagai pemilik tanah merasa terganggu karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat yang mengokupasi lahan penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan kriteria perbuatan melawan hukum dalam okupasi tanah dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat bahwa tindakan Tergugat yang melakukan okupasi lahan Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi, Hakim dalam pertimbangannya tidak mengkualifisir secara jelas kriteria Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat. Menurut Penulis, perbuatan tergugat termasuk kedalam kriteria/unsur Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan hak orang lain karena tergugat melanggar hak subyektif dari penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahwa Tindakan tergugat yang melakukan okupasi lahan terhadap lahan para penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Pasal 2 yang berbunyi “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang berhak.” Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat berupa biaya dan telah memenuhi salah satu syarat penuntutan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi yang dikabulkan adalah ganti rugi materiil berbentuk natura, yang mengharuskan Tergugat untuk melakukan pengembalian tanah dalam keadaan semula dengan mencabut dan membongkar tanaman jeruk yang ditanam oleh Tergugat di lahan milik Penggugat I dengan biaya yang ditanggung Tergugat.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research was conducted on Court Decision Number. 980 K/Pdt/2021 regarding the plaintiff as the land owner who felt disturbed because of the unlawful actions carried out by the defendant who occupied the plaintiff's land. This research aims to analyze the judge's considerations in qualifying the criteria for unlawful acts in land occupation and analyze the judge's considerations in granting compensation for unlawful acts committed by the defendant. This research uses normative juridical research methods (normative legal research methods) with descriptive-analytical research specifications. The data source used is secondary data carried out by literature study. Data is presented in the form of descriptions that are arranged systematically and then analyzed normatively qualitatively. The results of the research show that the judge accepted the Plaintiff's claim that the Defendant's action in occupying the Plaintiff's land was an Unlawful Act. However, the Judge in his considerations did not clearly qualify the criteria for the Defendant's Unlawful Actions. According to the author, the defendant's actions fall within the criteria/elements of Unlawful Acts which conflict with the rights of other people because the defendant violated the plaintiff's subjective rights and conflicted with his own legal obligations, that the defendant's actions in occupying the land of the plaintiffs violated Law Number 5 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles Article 20 and Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 concerning Prohibition of Using Land Without the Permission of the Entitled Person or His Proxy Article 2 which reads "It is prohibited to use land without the rightful permission or authorized agent." The judge granted the Plaintiff's claim for compensation in the form of costs and had fulfilled one of the prosecution requirements in Article 1365 of the Civil Code. The compensation granted was material compensation in kind, which required the Defendant to return the land to its original condition by uprooting and dismantling the orange plants planted by the Defendant on land belonging to Plaintiff I at the expense of the Defendant.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save