Update Artikelilmiah: 42595

MARGARETA CINDY SETIA PUTRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkawinan adalah institusi sosial dan hukum yang signifikan dalam kehidupan manusia, diakui oleh masyarakat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam realitasnya, pemahaman akan nilai sakral pernikahan sering kali kurang dipahami, dan akibatnya, terjadi banyak kasus perceraian. Alasan perceraian diatur dalam perundang-undangan, seperti penjelasan Pasal 39 ayat (2)  Undang-Undang Perkawinan  dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mencakup berbagai alasan, salah satunya adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, dan aspek yang cukup berpengaruh dalam hal ini adalah pemenuhan nafkah, baik dalam bentuk materiil (nafkah lahir) maupun emosional (nafkah batin). 
 	    Penelitian ini mendalami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum dari kasus cerai gugat yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 495/Pdt.G/2022/PAJT.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data berasal dari data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, metode penyajian data dilakukan dengan analisis kualitatif, dan data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.
 	     Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam pertimbanganya mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf  f  Kompilasi Hukum Islam Hakim dalam pertimbangannya dapat menambahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasan Undang Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum dari perceraian ini terhadap hubungan suami istri yaitu Talak Satu Ba’in Sughraa terhadap Tergugat kepada Penggugat.  Terhadap harta bersama dibagi secara adil, berupa masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage is a significant social and legal institution in human life, recognised by society and regulated by legislation in Indonesia. However, in reality, the understanding of the sacred value of marriage is often poorly understood, and as a result, there are many cases of divorce. The reasons for divorce are regulated in legislation, such as the explanation of Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975, which includes various reasons, one of which is disputes and quarrels and there is no hope that they will live in harmony again in the household. There are many factors that cause domestic disputes that cannot be resolved, and the aspect that is quite influential in this case is the fulfilment of maintenance, both in the form of material (physical maintenance) and emotional (mental maintenance). 
  	This research explores the legal considerations of judges in deciding cases and the legal consequences of cases of contested divorce that occur in the East Jakarta Religious Court Decision Number: 495/Pdt.G/2022/PAJT.  This research uses normative juridical research methods with descriptive analytical research specifications, data sources come from secondary data, data collection methods are carried out by literature study, data presentation methods are carried out by qualitative analysis, and data is analysed using qualitative normative methods. 
  	The results showed that the judge in his consideration granted the plaintiff's claim with the legal basis of Article 19 letter f of Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law The judge in his consideration can add Article 33 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 77 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, Article 34 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 80 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law and the Explanation of Marriage Law Article 39 paragraph (2) letter (e) of Law Number 1 Year 1974. The legal consequences of this divorce on the relationship between husband and wife are Talak One Ba'in Sughraa against the Defendant to the Plaintiff.  The joint property is divided fairly, in the form of each party is entitled to one-half of the joint property.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman