Update Artikelilmiah: 42358

GERHANA WIRADIKA ADITHYA UTAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Mr dan mengetahui akibat hukum dari cerai gugat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian Preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan analisis normatif kualitatif.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai gugat akibat adanya perjudian, hakim mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum bahwa tergugat sudah lama bermain judi, hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menambahkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dalam perkara cerai gugat tersebut yaitu terhadap para pihak, dan anak. Terhadap para pihak berakibat antara suami dan istri tidak mempunyai hubungan hukum perkawinan dan talak satu bain shugraa yaitu suami tidak dapat rujuk kembali dengan istri, jika suami menginginkan kembali kepada istri maka harus melalui akad nikah baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Terhadap anak berakibat suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, karena anak tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz maka pemeliharaan adalah hak ibunya serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage is when a man and a woman come together, both spiritually and legally, as a husband and wife, aiming to create a joyful and lasting family based on their faith in God. The purpose of marriage itself is to establish a lasting and prosperous family, therefore, the law adheres to the principle of making divorce more challenging. To allow divorce, there must be good reasons, and it must happen in a court. One such case occurred in the Religious Court of Mojokerto Number: 3067/Pdt.G/2021/PA.Mr.
This study aims to understand why the judge allowed a divorce in Decision Number: 3067/Pdt.G/2021/PA/Mr and what happens because of that divorce. The study utilized a normative juridical approach with a prescriptive research specification as its method. Secondary data sources were obtained through literature studies, presented in narrative text form, and analyzed using qualitative normative analysis.
The result of this study indicates that the Panel of Judges granted the contested divorce, the decision is based on Article 39 Paragraph (2) of Marriage Law Number 1 of 1974 jo. Article 19 Letter f of Government Number 9 of 1975 and Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law. Based from the analysis, the researcher leans more towards using the provisions in the Explanation of Article 19 letter (a) of Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (a) of the Compilation of Islamic Law. The legal consequences of this having legal consequences for multiple parties. For the husband and wife, they are no longer legally married, and they have undergone a talaq bain shugraa, means that the husband cannot reconcile with the wife without a new marriage contract. This is in accordance Article 119 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. For the children, the parents must take care of and educate them until they get married or can support themselves financially. If the kids are under 12 or not yet considered adults, the mother gets custody, and the father pays for their expenses. This is in accordance with Article 45 of Marriage Law Number 1 of 1974 jo. Article 105 of the Compilation of Islamic Law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman