Update Artikelilmiah: 42317

MUHAMMAD RAFIF ARYAWINDRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas akte cerai, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas akte cerai pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Putusan Nomor: 2447/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas akte cerai dengan mendasarkan pada Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum bahwa perkawinan Termohon I dilaksanakan atas dasar pemalsuan identitas akte cerai sehingga perkawinan dibatalkan karena masuk dalam kategori penipuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berakibat terhadap para pihak yaitu antara Termohon I dan Termohon II  dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan tidak pernah ada, sehingga status mereka kembali seperti semula layaknya sebelum mereka melakukan perkawinan tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Abtrak (Bhs. Inggris)

An annulment of a marriage is a court action in the form of a decision stating that the marriage carried out is declared invalid. Cancellation of a marriage can be carried out if the marriage does not fulfill the requirements for the validity of the marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This research was motivated by the existence of a marriage annulment case due to a marital relationship, as in the case that occurred at the Malang Regency Religious Court in Decision Number: 2447/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.
The purpose of this study is to understand the legal considerations of judges in This study aims to determine the legal considerations of judges in granting requests for annulment of marriage due to coercion and threats in the Ruling of the Religious Court of Malang Number: 2447/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg and the legal consequences of the request for annulment of marriage being granted based on Law Number 1 1974 concerning Marriage jo. Islamic Law Compilation. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data obtained from literature studies. The data obtained is presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis methods.
The results of the research and discussion show that the panel of judges granted the request for annulment of marriage due to a marital relationship based on Article 8 letter (c) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 70 of the Compilation of Islamic Law. According to researchers, in this case there is a legal fact that the marriage of Respondent I was carried out on the basis of falsifying identity so that the marriage was annulled because it fell into the category of fraud, this is in accordance with the provisions of Article 27 Paragraph 2 of Law no. 1 of 1974 in conjunction with Article 72 Paragraph 2 Compilation of Islamic Law. The legal consequences that arise are those that affect the parties namely that Respondent I and Respondent II are deemed to have never had a marriage or that the marriage never existed, so that their status returns to what it was before they had the marriage, p. This is in accordance with the provisions of Article 28 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 74 paragraph (2) Compilation of Islamic Law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman