Home
Login.
Artikelilmiahs
42282
Update
DEDI HERMAWAN
NIM
Judul Artikel
TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOKTER TERKAIT KONDISI KESEHATAN PASIEN
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat keterangan dokter terkait kondisi kesehatan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in conreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan, metode penyajian data menggunakan teks naratif, metode analisis data normatif kualitatif, analisis isi, dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat keterangan dokter terkait kondisi kesehatan pasien pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dan telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi serta peraturan dengan derajat yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat keterangan dokter terkait kondisi kesehatan pasien pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia berupa: pertanggungjawaban hukum perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023; pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 306 ayat (3), Pasal 308 ayat (1), dan Pasal 310 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023; pertanggungjawaban hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT This research aims to determine the synchronization of regulations and forms of legal responsibility of doctors in issuing doctor's certificates regarding patient health conditions. The research method used is normative juridical with a statutory approach, analytical approach and conceptual approach. The research specifications used are an inventory of statutory regulations, research on the level of legal synchronization and legal discovery in conreto. The data used is secondary data obtained by literature study, data presentation methods using narrative text, qualitative normative data analysis methods, content analysis, and comparative analysis. The research results show that the regulation of doctors' legal responsibilities in issuing doctor's certificates regarding patient health conditions in the structure of Indonesian laws and regulations has shown a level of vertical synchronization. This means that regulations with a lower degree do not conflict and are based on regulations with a higher degree and regulations with a higher degree become guidelines for the regulations below. The form of a doctor's legal responsibility in issuing a doctor's certificate regarding a patient's health condition in the structure of Indonesian legislation is in the form of: civil legal responsibility as stated in Article 308 paragraph (2) of Law no. 17 of 2023; criminal law accountability as stated in Article 306 paragraph (3), Article 308 paragraph (1), and Article 310 of Law no. 17 of 2023; administrative legal accountability as stated in Article 31 paragraph (2) and Article 32 of the Minister of Health Regulation no. 2052/MENKES/PER/X/2011 concerning Practice Permits and Implementation of Medical Practice, Article 306 paragraph (1) Law No.17 of 2023 concerning Health.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save