Update Artikelilmiah: 42066

HAEZA SABRINA ESAHSTIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemerintah dalam memberdayakan perempuan dari kemiskinan agar dapat berpartisipasi serta menikmati pembangunan, mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang membuka akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum serta faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berlokasi di Dinsospermades Kabupaten Banyumas dengan informan yang terlibat dalam PKH sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsospermades Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari baiknya perencanaan, sosialisasi, dan edukasi tentang Program Keluarga Harapan; baiknya pendampingan Program Keluarga; baiknya peningkatan kemampuan keluarga; dan baiknya evaluasi Program Keluarga Harapan. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang cenderung berpengaruh pada implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui PKH di Dinsospermades Kabupaten Banyumas. Faktor pendukung meliputi, tersedianya aturan PKH; tersedianya bantuan tunai dan komplementer; tersedianya fasilitas di berbagai layanan dan sekretariat PKH; baiknya kegiatan PKH; dan adanya sinergisitas antara Dinsospermades, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Pendamping Sosial, dan penerima PKH. Faktor penghambat meliputi, kurang memadainya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); dan kurangnya fasilitas pada P2K2.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The government, in an effort to empower women from poverty and being able to participate and enjoy development, issued the Program Keluarga Harapan (PKH) which opens up access for poor families, especially pregnant women and children, to health and education services. This research aims to examine and analyze the legal implementation and the factors that influence the legal implementation of poor women’s empowerment policy through the Program Keluarga Harapan (PKH) in the Social Office and Community and Village Empowerment Banyumas Regency. This research is qualitative research with an empirical jurisprudential approach. This research was located at the Social Office and Community and Village Empowerment Banyumas Regency with 5 (five) informants involved in PKH. The results of this research show that the legal implementation of poor women’s empowerment policy through the Program Keluarga Harapan (PKH) in the Social Office and Community and Village Empowerment Banyumas Regency has been running effectively, this is proven by effective planning, socialization and education about the Program Keluarga Harapan, effective assistance of the Program Keluarga Harapan; effective improvement of family capacity; and effective evaluation of the Program Keluarga Harapan. There are supporting and inhibiting factors that tend to influence the Legal implementation of poor women’s empowerment policy through the Program Keluarga Harapan (PKH) in the Social Office and Community and Village Empowerment Banyumas Regency. Supporting factors include the availability of PKH regulations; availability of cash and complementary assistance; availability of facilities in various PKH services and secretariats; the effectiveness of PKH activities; and there is synergy between Dinsospermades, District Coordinators, District Coordinators, Social Facilitators, and PKH recipients. Inhibiting factors include, a lack of Human Resources (HR); and lack of facilities at P2K2.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman