Update Artikelilmiah: 42050

LIA AZIZAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Konsumen berpeluang besar mengalami kerugian dalam jual beli sehingga harus ada jaminan hukum perlindungan konsumen. Jual beli rumah antara Pelaku Usaha dengan Konsumen berpotensi menimbulkan kerugian Konsumen akibat standar mutu pembangunan yang tidak dipenuhi Pelaku Usaha. Konsumen berhak mendapat ganti rugi jika kerugiannya akibat kesalahan Pelaku Usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah serta dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT Lahat Maju Jaya selaku Pelaku Usaha melanggar kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 huruf d dan f, Pasal 8 ayat (1), serta Pasal 25 ayat (1) UUPK, sehingga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, dan sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK. Berdasarkan Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 UUPK, PT Lahat Maju Jaya wajib bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada Konsumen. Namun, Ira Agustriana selaku Konsumen belum mendapatkan haknya atas ganti rugi sebab Putusan BPSK Kota Lubuklinggau yang telah mengabulkan gugatan Konsumen dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, akibat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25 Tahun 2011.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Consumers have a big chance of experiencing losses in sales, so there must be legal guarantees of Consumer Protection. Buying and selling houses between Business Actors and Consumers has the potential to cause consumer losses due to construction quality standards that are not fulfilled by Business Actors. Consumers have the right to receive compensation if the loss is Business Actor's fault. The purpose of this research is to find out how Legal Protection of Housing Consumer in Decision Number 7/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The data source used secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials collected through literature study. The data is processed and analyzed using qualitative normative methods and presented in the form of narrative text.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that PT Lahat Maju Jaya as a Business Actor has violated the obligations of Business Actors in Article 7 letters d and f, Article 8 paragraph (1), and Article 25 paragraph (1) UUPK, so that it can be subject to criminal sanctions based on Article 62 paragraph (1) UUPK, and administrative sanctions based on Article 60 UUPK. Based on Article 4 letter h, Article 7 letter f and Article 19 Consumer Protection Law, PT Lahat Maju Jaya is obliged to be responsible for providing compensation to consumers. However, Ira Agustriana as a consumer has not received her right to compensation because the Lubuklinggau City BPSK decision which granted the consumer's lawsuit was declared null and void by the Panel of Judges at the Lahat District Court, due to not having the authority to examine, try and decide the case based on Article 17 letter b of the Ministerial Decree. Industry and Trade Number 25 of 2011.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman