Update Artikelilmiah: 41958

MIRA SRIHASITA PATERA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Restitusi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum berupa hak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, dapat berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana maupun penggantian biaya perawatan medis. Pada Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Smn, seorang Anak Korban sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan restitusi serta akibat hukum bagi pelaku terkait kewajiban membayar restitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Smn terdiri dari pertimbangan yuridis bahwa tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 serta restitusi sesuai Perma No. 1 Tahun 2022. Pertimbangan sosiologis bahwa terdapat keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa. Pertimbangan filosofis bahwa hakim menilai penjatuhan putusan tersebut telah adil. Akibat hukum bagi pelaku terkait dengan kewajiban membayar restitusi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2022 pelaku tindak pidana diberikan waktu selama paling lambat 30 hari sejak pelaku tindak pidana menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika pelaku melampaui batas waktu untuk membayarkan restitusi maka harta kekayaannya dapat disita dan dilelang.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Restitution is a form of legal protection in the form of rights that must be given to victims of sexual violence, in the form of compensation for losses incurred due to suffering directly related to criminal acts and reimbursement of medical care costs. In Decision Number 91/Pid.Sus/2022/PN Smn, a Child Victim as a victim of a crime of sexual violence is entitled to restitution. This study aims to analyze the legal considerations of judges in imposing restitution and the legal consequences for perpetrators related to the obligation to pay restitution. The research method used is normative juridical with prescriptive analytical research specifications. Based on the results of this study, Decision Number 91/Pid.Sus/2022/PN Smn consists of juridical considerations that the defendant's actions have fulfilled the elements in Article 81 paragraph (1) of Law No. 17 of 2016 and restitution by Perma No. 1 of 2022. Sociological considerations that there are mitigating and aggravating circumstances on the Defendant. Philosophical considerations that the judge considered the verdict to be fair. The legal consequences for the perpetrator related to the obligation to pay restitution based on Perma No. 1 of 2022, the perpetrator of the crime is given no later than 30 days from the time the perpetrator of the crime receives a copy of the court decision that has permanent legal force if the perpetrator exceeds the time limit to pay restitution, his assets can be confiscated and auctioned.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman