Home
Login.
Artikelilmiahs
41887
Update
ARYA KUSUMA WARDHANA
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1743/PID.SUS/2021/PN MDN)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin berkembang, sehingga masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi yang benar mengenai suatu produk. Dalam posisi yang lemah, konsumen seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari produsen atau pelaku usaha yang berpotensi menjual produk atau jasa yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Pelaku usaha dapat melakukan berbagai kecurangan, termasuk dalam hal memperdagangkan kosmetik dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder seperti buku-buku literatur dan peraturan perundang- undangan melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan metode normative kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor 1743/Pid.Sus/2021/PN.MDN, konsumen diberikan perlindungan hukum dan menunjukkan bahwa Aginta melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pada Pasal 4 angka 1 dan 3 mengenai hak konsumen, Pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Goods and services used to fulfill human needs are continuously advancing, which may lead to difficulties in obtaining accurate information about these products for the public. In a vulnerable position, consumers often do not receive adequate protection from producers or businesses that may sell products or services without regard for consumer rights. Businesses may engage in various fraudulent activities, including trading cosmetic and traditional medicine products that do not have a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency. This study employs the normative juridical approach method, using secondary data such as literature books and legal regulations through literature review. The obtained data is analyzed and presented based on legal norms related to the research subject. The research was conducted at the Scientific Information Center (PII) of the Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman. Based on the ruling number 1743/Pid.Sus/2021/PN.MDN, consumers are provided with legal protection and it is shown that Aginta committed actions that violate Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly in Article 4 regarding consumer rights, Article 7 letter b on the obligation of business actors, and Article 8 on actions prohibited for business actors, as well as the Head of the Indonesian Food and Drug Agency Decree Number HK.00.05.4.1745 of 2003 concerning Cosmetics.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save