Update Artikelilmiah: 41868

ANGGORO BAHY ARDHIMASPASIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana suami memiliki isteri lebih dari seorang, pada Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa poligami yaitu beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, namun terbatas hanya empat orang isteri. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam dalam menolak izin poligami pada Putusan Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Ba. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan  perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah prespektif analitis. Data yang digunakan data sekunder dengan pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dikarenakan permohonan yang diajukan tidak jelas antara isbat nikah atau izin poligami. Pada dasarnya permohonan Pemohon yang diajukan cacat formil karena secara teknis penyelesaian perkara tidak boleh mengakumulasikan permohonan izin poligami dan isbat nikah dalam satu permohonan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Article 3 of Law Number 1 of 1974 states that polygamy is a marriage bond where the husband has more than one wife, Article 55 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law states that polygamy is having more than one wife at the same time, but limited to only four wife person.
The purpose of this study was to find out the basis for the judge's legal considerations in refusing a permit for polygamy in Decision Number 840/Pdt.G/2022/PA.Ba. The approach method used is the statutory and conceptual approach. The specification of the research used is an analytical perspective. The data used is secondary data with data collection based on literature studies and presented in the form of narrative text with qualitative normative analysis methods.
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Panel of Judges rejected the application for a polygamy permit submitted by the Petitioner because the application submitted was not clear between marriage certificates and polygamy permits. Basically, the petition filed by the Petitioners is formally flawed because technically the settlement of cases cannot accumulate applications for polygamy and marriage certificates in one application.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman