Home
Login.
Artikelilmiahs
41786
Update
ARVIAN YUDISTIRA
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA LEASING PEMBIAYAAN MULTIGUNA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR : 31/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Bkt.
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Konsumen dan Pelaku Usaha masing-masing memiliki Hak dan Kewajiban. Selain itu untuk pelaku usaha diatur beberapa hal yang dilarang bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Bkt ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini PT. ACC Finance terhadap konsumen atas perlindungan hukum terhadap konsumen. Ketentuan berdasarkan Pasal 52 dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Keputusan BPSK nomor 09/P/2020/BPSK-BKT telah diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2020, sedangkan pihak PT.ACC Finance baru mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 Agustus 2020. Hal tersebut jelas sudah melewati tenggang waktu yang sudah diatur dalam Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Consumers and Business Actors each have Rights and Obligations. In addition, business actors regulate several things that are prohibited for business actors. This study aims to find out how legal protection for consumers is in Decision Number 31/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Bkt in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative juridical approach with descriptive research specifications. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The form of accountability of business actors in this case PT. ACC Finance towards consumers for legal protection for consumers. Provisions based on Article 52 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in conjunction with Article 36 paragraph 3 of the Indonesian Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001, BPSK Decree number 09/P/2020/BPSK-BKT was issued on the 9th July 2020, while PT.ACC Finance just filed an objection lawsuit to the Bukittinggi District Court on August 5 2020. This has clearly passed the time limit stipulated in Article 41 paragraph 2 of the Kepmenperindag Law No.350/MPP/Kep/ 12/2001.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save