Update Artikelilmiah: 41782

BUNGA MAULIDYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Salah satu syarat perkawinan adalah kedua calon mempelai telah memenuhi umur untuk menikah. Dispensasi nikah merupakan upaya yang dilakukan bagi para pihak yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah. Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor421/Pdt.P/2019/PA.Ba serta akibat hukum dari penolakan permohonan dispensi nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara No.421/Pdt.P/2019/PA.Ba. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim berwewenang dalam memutus permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, mendasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Majelis Hakim hakim menolak permohonan dispensasi nikah hanya mendasar Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 Kompilasi Hukum  Islam  bahwa kedua calon mempelai belum cukup umur dan alasan pengajuan dispensasi nikah bukan  karena alasan mendesak yang disertai alat bukti yang kuat, bahwa perlu mempertimbangkan aspek yang berkenaan dengan kemaslahatan para pihak dan alasan kekhawatiran berlebihan dari pemohon tidak dapat diterima.  Akibat hukum dari penolakan permohonan dispensasi nikah ialah tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak pemohon. Menurut Penulis, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Anak pemohon masih berusia 18 tahun sehingga dinilai belum layak untuk melakukan perkawinan, sementara masih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agar menunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

One of the conditions of marriage is that the bride and groom have met the age for marriage. Marriage dispensation is an effort made for parties who want to get married but do not have sufficient age limit to marry. The applicant may apply for an injunction of marriage dispensation to the local Religious Court.
The formulation of this research problem is to find out how the basis for the judge's legal considerations in deciding the rejection of the application for marriage dispensation in the Banjarnegara Religious Court Determination Number421/Pdt.P/2019/PA. Ba as well as the legal consequences of the rejection of the application for marriage dispensation in the determination of the Banjarnegara Religious Court No.421/Pdt.P/2019/PA. Ba. This research uses normative juridical research which is then analyzed normatively qualitatively with secondary data processed through literature studies.
The results of the study can be concluded that the judge has the authority to decide the application for marriage dispensation in the Banjarnegara Religious Court Decree Number 421 / Pdt.P / 2019 / PA. Ba, based Article 49 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 7 of 1989. The panel of judges rejected the application for marriage dispensation only on the basis of Article 7 paragraphs (1), (2) and (3) of Law Number 1 of 1974 and Article 15 of the Compilation of Islamic Law that the bride and groom are not of legal age and the reason for applying for marriage dispensation is not due to urgent reasons accompanied by strong evidence, that it is necessary to consider aspects relating to the benefit of the parties and the reasons for excessive concern from the applicant are unacceptable.  The legal consequence of the rejection of the application for marriage dispensation is that the marriage cannot be held for the applicant's child. According to the author, the panel of judges can add Article 26 letter c of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection that parents are obliged and responsible to prevent marriage at the age of children. The applicant's child is still 18 years old so it is considered unfit for marriage, while efforts are still wide open that can direct the applicant's child to postpone the desire to marry immediately until the age of marriage allowed by Indonesian marriage law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman