Update Artikelilmiah: 41700

CLAUDIA MAHARDIKA SIMATUPANG

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum Puskesmas dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undang, analitis dan konseptual. Spesifikasi penelitian ini adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto dengan menggunakan data sekunder serta metode analisis isi dan analisis perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa taraf sinkronisasi hukum pengaturan tanggung jawab hukum Puskemas dalam pelayanan kesehatan pada struktur perundang-undangan di Indonesia telah menunjukan adanya sinkronisasi vertikal. Artinya bahwa peraturan  dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dan telah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi serta peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih randah. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum Puskesmas dalam pelayanan kesehatan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk tanggung jawab hukum Puskemas dalam pelayanan kesehatan meliputi : tanggung jawab hukum perdata diatur dalam Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tanggung jawab hukum administrasi diatur dalam Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the synchronization of arrangements and forms of legal responsibility of the Puskesmas in health services. This study uses a normative juridical research method with statutory, analytical and conceptual approaches. The specifications of this study are legal inventory, legal synchronization and in concreto legal discovery using secondary data as well as content analysis and comparative analysis methods. Based on the results of the research, it was found that the level of legal synchronization in regulating the legal responsibilities of the Puskemas in health services in the statutory structure in Indonesia has shown vertical synchronization. This means that regulations with a lower degree are not contradictory and have been based on regulations that have a higher degree and the higher regulations form the basis for the formation of lower regulations. This is evidenced by the arrangement of the legal responsibilities of the Puskesmas in health services in the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2019 concerning Puskesmas and and Government Regulation Number 47 of 2016 concerning Health Service Facilities based on Law Number 36 of 2009 concerning Health and the Law The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Forms of Puskemas legal responsibility in health services include: civil legal responsibility regulated in Article 58 paragraph (5) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Administrative legal responsibility is regulated in Article 188 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman