Update Artikelilmiah: 41313

REIHAN OCEANIA KAPRILA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Gugatan yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard oleh hakim di Pengadilan Negeri disebabkan oleh beragam macam faktor. Meskipun biasanya sebelum persidangan dimulai ada pemeriksaan administratif ataupun pemeriksaan pendahuluan terutama untuk jenis pekara gugatan sederhana. Namun nyatanya masih banyak gugatan-gugatan yang mengandung kecacatan diterima lolos masuk ke tahap persidangan. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang bagaimana Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap Penggugat yang tidak memiliki Legal Standing akibat perkawinan siri dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby.)”. Selanjutnya dijabarkan dalam rumusan masalah 1). Bagaimana penerapan pemeriksaan pendahuluan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby pada perkara gugatan sederhana? 2). Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby?
Dalam menjawab permasalahan tersebut, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif, menggunakan data yang bersumber dari data sekunder berdasarkan metode pengumpulan data studi literatur dan disajikan dalam bentuk  teks naratif dan di analisis menggunakan metode kualitatif normatif.
Hasil dari penelitan ini, bahwa Penerapan pemeriksaan pendahuluan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikarenakan ketidakcermatan hakim dalam menerapkan materi gugatan sederhana berdasarkan syarat dalam ketentuan pada Pasal 11 tentang Pemeriksaan Pendahuluan. Pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby Niet Ontvankelijke Verklaard didasarkan oleh cacat formil yang terkadung dalam gugatan Penggugat yaitu diskualifikasi in person dan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Abtrak (Bhs. Inggris)

The decision of Niet Ontvankelijke Verklaard at the District Court can be caused by some factors. Administrative or preliminary examinations are commonly carried out before the trial begins especially for small claim court. However, many lawsuits containing defects are accepted to pass the trial stage. Therefore, this study focuses on the decision of Niet Ontvankelijke Verklaard on a plaintiff who does not have legal standing due to unregistered marriage in a civil case (A Study of Decision Number: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby.)”. The formulation of the problem in this study is 1). How is the application of the preliminary examination of the decision of the Surabaya District Court Number: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby in a small claim court? 2). What is the judge's legal consideration for the decision of Niet Ontvankelijke Verklaard on the Surabaya District Court Decision Number: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby?
To answer those problems, this normative juridical research used the statute approach, conceptual approach, and case approach with prescriptive specifications. it used secondary data based on literature studies' data collecting methods. They were analyzed using normative qualitative methods and presented in narrative text.
The results of this study showed that the preliminary examination for the Surabaya District Court Decision Number: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby was not in accordance with the provisions of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Settlement Procedures for Small Claim Court due to the judge's inaccuracy in applying the material for a small claim court referring to the Article 11 concerning Preliminary Examination. The legal considerations of Niet Ontvankelijke Verklaard for the Surabaya District Court Decision Number: 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sby was based on the formal defects in the Plaintiff's lawsuit, namely in-person disqualification and lack of parties (Plurium Litis Consortium).

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman