Update Artikelilmiah: 41148

INEZ ANNISA FIRDA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Proses penentuan ganti kerugian pengadaan tanah seringkali menjadi hal yang rumit salah satu persoalan yang terjadi mengenai harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai pasar harga tanah atau adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah sehingga tidak tercapai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dan tidak sepakat terhadap penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (2) menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/Pn Psb. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approaches). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dan tidak sepakat terhadap penetapan ganti kerugian dapat mengajukan permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sementara dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian adalah bahwa harga ganti kerugian tanah yang ditetapkan oleh Para Termohon Keberatan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai masih jauh dari harga pasar pada obyek pengadaan tanah sehingga, belum memberikan keadilan yang mensejahterakan bagi Pemohon, karenanya layak dan patut harga ganti kerugian tanah tersebut dinaikkan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The process of determining compensation for land acquisition often becomes a complicated, one of the problems that occurs is that the price offered not in accordance with the market value of land prices or the difference in the amount of compensation between land parcels so that an agreement can’t be reached. This study aims to : (1) determine the form of legal protection for land rights holders and disagree in the determination process of compensation in land acquisition for development in the public interest; and (2) analyze the basis for the judge's legal considerations in granting the request for determination of compensation against the West Pasaman District Court Decision Number 34/Pdt.G/2020/Pn Psb. 
This is a normative juridical research with statute approach and case approaches. Based on the results of this study, the form of legal protection for land rights holders and disagrees with the determination of compensation is land rights holders can apply for an objection to the local District Court based on Article 38 of Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, while the basis of the judge's consideration in granting the request for determination of compensation is that the price of land compensation determined by the Objecting Respondents based on the assessment of the Appraisal Team is still far from the market price on the object of land acquisition so, it has not provided welfare justice for the Applicant, therefore it is feasible and appropriate for the price of land compensation to be increased.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman