Update Artikelilmiah: 40837

PRAMESTI TRI SEPTI ANTA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1268K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jap. mengenai pemutusan hubungan kerja oleh karyawan PT. Freeport Indonesia yaitu Pekerja S. Berdasarkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mediasi yang dilakukan oleh Pekerja S dengan PTFI gagal dan PTFI melanjutkan penyelesaian ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. 
	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan. Penelitian ini diuraikan dengan menggunakan teks naratif yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif. 
	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian PHK antara Pekerja S dengan PTFI perlu dilakukan perundingan Bipartit terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 namun perundingan bipartit gagal maka sesuai dengan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dianjurkan untuk melakukan mediasi, namun mediasi juga tidak tercapai kata sepakat yang artinya gagal sehingga penyelesaian ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Perlindungan hukum bagi para pihak telah sesuai dengan indikator secara prosedural/mekanisme dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004. Indikator secara substansi didasarkan pada Pasal 158 ayat 2 dan Pasal 155 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003, dengan memberikan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang dirugikan oleh pekerja.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research originates from the Supreme Court Decision Number 1268 K/Pdt.Sus-PHI/2022 which strengthens the Industrial Relations Court Decision Number 46/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jap. regarding termination of employment by employees of PT. Freeport Indonesia (PTFI), namely Worker S. Based on the settlement mechanism industrial relations dispute, the mediation carried out by Worker S. Based on settlement mechanism industrial relations dispute, the mediation carried out by Worker S with PTFI failed and PTFI continued this settlement to the Industrial Relations Court
	The research method used in this study uses a normative juridical method with prescriptive research specifications. The data source used is secondary data in the form of literature studies. This study is described using narrative texts which are analyzed using qualitative normative methods.
	The results of the research and discussion show that the settlement of layoffs between S Workers and PTFI needs to be carried out by bipartite negotiations first in accordance with Article 163 of Law Number 13 of 2003 which refers to the provisions of Article 151 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 but bipartite negotiations fail then in accordance with Article 4 paragraph 4 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 it is recommended to carry out mediation, but mediation also does not reach an agreement which means failure so that this settlement is continued to the Industrial Relations Court. Legal protection for the parties is in accordance with procedural indicators/mechanisms in resolving industrial relations disputes based on Article 30 of Law Number 5 of 2004. The indicators in substance are based on Article 158 paragraph 2 and Article 155 paragraph 3 of Law Number 13 of 2003, by providing legal protection in the form of fulfilling the rights and obligations that have been harmed by workers.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman