Home
Login.
Artikelilmiahs
4073
Update
DALIS SINTA DEWI
NIM
Judul Artikel
Pengangkatan Sekretaris DPRD berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Kabupaten Banyumas)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Pengangkatan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural tujuannya adalah untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, Sumber bahan hukum Bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Pengangkatan Sekertaris DPRD di Kabupaten Banyumas berdasarakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus didasarkan pada Pasal 398 Ayat 2. Secara teori Keabsahan Tindakan Pemerintah, mengenai pengangkatan sekertaris DPRD tidak memenuhi prosedur berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Bupati Banyumas tentang pengangkatan sekertaris DPRD dianggap tidak sah.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Appointment of Secretary of the Regional People's Representative Council is the Rapture Civil Servants (PNS) in a structural position goal is to build a career civil servant in the structural position and rank in accordance with the requirements set forth in applicable laws and regulations. The research method used in this study is a normative juridical approach, the specification of research used is descriptive research, sources of primary legal materials legal materials, secondary and tertiary methods of collection of legal materials in the study conducted by an inventory of legislation, documentation and literature study , the method of presentation of legal materials are presented in the form of narrative text, and analysis method used was a qualitative analysis of the normative model of systematic and grammatical interpretation. Appointment of Secretary parliament in Banyumas on the terms of Law No. 27 Year 2009 on the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council and the Regional Representatives Council should be based on Article 398 Paragraph 2. In theory the validity of actions of the Government, the Parliament does not meet the secretary appointment procedure under Article 53 of Law No. 51 Year 2009 on the second Amendment to Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Court, the Administrative Decision issued on Regent Banyumas Council secretary appointment is invalid.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save