Home
Login.
Artikelilmiahs
40628
Update
AZKA RIVALDI
NIM
Judul Artikel
PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MASA JABATANNYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/P/TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan untuk mencopot Aswanto dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dan menggantinya dengan Guntur Hamzah. Pencopotan terhadap Hakim Konstitusi Aswanto lalu dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Penelitian ini mencari tahu bagaimana pemberhentian hakim konstitusi menurut hukum ketatanegaraan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini pula mencari tahu bagaimana implikasi pemberhentian hakim konstitusi Aswanto terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pemberhentian terhadap hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2020. Pemberhentian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2020. Pemberhentian terhadap hakim konstitusi Aswanto tersebut berimplikasi pada independensi, kemandirian, kebebasan, dan kekuasaan kehakiman dari Mahkamah Konstitusi.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The House of Representatives (DPR) declared to remove Aswanto from his position as a Constitutional Justice and replace him with Guntur Hamzah. The removal of Constitutional Justice Aswanto was then stated in Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 114/P/Year 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Constitutional Justices submitted by the DPR. This research finds out how the dismissal of constitutional judges according to constitutional law in Indonesia. Furthermore, this research also seeks to find out the implications of the dismissal of constitutional judge Aswanto on the independence of the Constitutional Court. This research is normative juridical research, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research results obtained show that the dismissal of constitutional judges carried out by the DPR is not in accordance with Law Number 7 of 2020. The dismissal does not fulfill one of the conditions stipulated in Law Number 7 of 2020. The dismissal of constitutional judge Aswanto has implications for the independence, freedom, and judicial power of the Constitutional Court.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save