Update Artikelilmiah: 40522

LIDIA GAMALIEL PRADIPTA PUTRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Latar belakang penelitian ini adalah diperlukannya Jaminan Hari Tua sebagai dana darurat saat pekerja kehilangan nafkah karena mengalami pemutusan hubungan kerja. Klaim BPJS Ketenagakerjaan didominasi oleh klaim Jaminan Hari Tua sebesar 36.487 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Jaminan Hari Tua sebagai hak pekerja di Kabupaten Banyumas berdasarkan peraturan yang berlaku melalui studi pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas serta mengetahui kendala dan upaya dalam hal pencairan klaim Jaminan Hari Tua di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dikaitkan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dilihat dari data mengenai daftar PKBU BPJSTK Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang terdiri dari 4.167 badan yang terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua dengan total klaim pada tahun 2022 sebanyak 36.847 kasus. Pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui badan hukum yaitu BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua sebagai kewajiban pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja. Namun terdapat kendala saat klaim yaitu mengenai ketidaksesuaian data dan kurangnya pemahaman peserta dalam menggunakan sosial media. Maka perlu dilakukan verifikasi dan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The background of this study is the need for Old Age Security as an emergency fund when workers lose their livelihood due to termination of employment. BPJS Employment claims were dominated by Old Age Security claims amounting to 36,487 cases. This study aims to determine the implementation of Old Age Security as a worker's right in Banyumas Regency based on applicable regulations through a study on BPJS Employment of Banyumas Regency and find out the obstacles and efforts in terms of disbursement of Old Age Security claims in Banyumas Regency. This research uses empirical juridical methods, the source of data used is primary data obtained from interviews and is associated with secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used in this study is a content analysis method. 
The results showed that the implementation of the Old Age Security program in Banyumas Regency has been carried out judging from data regarding the list of PKBU BPJSTK Banyumas Regency list consisting of 4,167 entities registered in the Old Age Security program with the number of claims in 2022 as 36.487 cases. The government facilitates the community through a legal entity, namely BPJS Employment, in organizing the Old Age Security program as the government's obligation to protect workers. However, there are obstacles when claiming, namely regarding data discrepancies and lack of understanding of participants in using social media. Therefore, it is necessary to verify and make Standard Operating Procedures (SOP) by BPJS Employment of Banyumas Regency.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman