Update Artikelilmiah: 40509

CAROLA BEATA KALBOYA PUTRI AGNA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keamanan siber dan perlindungan data pribadi merupakan bentuk dasar yang sangat berpengaruh dalam dunia proteksi akan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun dalam dunia hukum. Kerangka kerja keamanan siber dan  perlindungan data yang kuat dapat memberikan titik awal yang penting dan mendasar untuk memastikan bahwa adanya peraturan dan hukum yang baik diterapkan untuk melindungi data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan serta kelebihan dan kelemahan akan kerangka hukum keamanan siber pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara bersama-sama disebut UU ITE di Indonesia dan Cybersecurity Act Tahun 2018 di Singapura, serta kerangka hukum perlindungan data pribadi pada  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  (UU PDP) di Indonesia dan Personal Data Protection Act Tahun 2012 (PDPA) di Singapura. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Spesifikikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan jenis dan sumber data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukkan bahwa Singapura memiliki aturan keamanan siber yang lebih unggul daripada Indonesia karena memiliki ketentuan yang lebih lengkap serta fokus pada aspek keamanan siber yang lebih tertuju. Indonesia sudah memiliki aturan hukum perlindungan data pribadi yang baik apabila dibandingkan dengan Personal Data Protection Act milik Singapura. Kelemahan dalam UU ITE maupun UU PDP di Indonesia dapat menjadi evaluasi pemerintah untuk dapat merobak pengaturan hukum akan keamanan siber dan perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi lebih baik.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Cybersecurity and protection of personal data is a basic form that is very influential in the world of protection of information and communication technology (ICT)  as well as in the legal world. A good cybersecurity and data protection framework can provide an important and fundamental starting point for ensuring that strong laws and regulations are in place to protect personal data. This research aims to determine the comparisons as well as the strengths and weaknesses of the cybersecurity legal framework in Act Number 19 of 2016 concerning Amendments to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which are referred to as the ITE Act in Indonesia and the Cybersecurity Act 2018 in Singapore, as well as the legal framework for personal data protection in Act Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP) in Indonesia and the Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) in Singapore. This research uses a normative legal research type, with a statute approach and a comparative approach. The specification of this research is descriptive-analytical with secondary data types and sources, and data analysis was carried out qualitatively. Based on the results of the discussion, it shows that Singapore has cybersecurity regulations that are superior to Indonesia because they have more complete provisions. Indonesia already has a good personal data protection law when compared to Singapore's Personal Data Protection Act. The weakness in the ITE Act and the PDP Act in Indonesia can be an evaluation for the government to be able to change legal regulations regarding cybersecurity and personal data protection in Indonesia for the better.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman