Update Artikelilmiah: 40229

GINA AMELIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kasus korupsi di Indonesia masih kerap dilakukan dan dapat dibilang sebagai tindak pidana yang popular. Setiap tahun pasti ada kasus korupsi yang terungkap di negara ini. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengganggu kestabilan negara dan memberikan kerugian bagi negara. Seiring berjalannya waktu, pembuktian tindak pidana korupsi dirasa semakin sulit untuk dilakukan sehingga melahirkan Saksi Pelaku yang bekerjasama atau Justice collaborator. Justice collaborator diatur di dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan disebutkan bahwa salah satu tindak pidana tertentu yang dapat diajukan seorang sebagai Justice collaborator adalah Tindak Pidana Korupsi, namun pada prakteknya tidak semua pengajuan Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi diterima karena harus memenuhi beberapa kriteria. Penelitian terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst bertujuan untuk menganalisis mengenai kriteria penetapan status Justice Collaborator berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak penetapan status Justice Collaborator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yang dimana spesifikasi penelitiannya adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan memakai bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst , pengajuan Justice Collaborator oleh Rohadi telah memenuhi kriteria seusia dengan SEMA No. 4 Tahun 2011 namun terdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi dan pertimbangan hakim dalam menolak pemberian status Justice Collaborator kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai karena pengajuannya tidak beralasan menurut hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption cases in Indonesia are still often carried out and can be regarded as a popular criminal act. Every year there are bound to be corruption cases coming to light in the country. Corruption is an extraordinary crime that destabilizes the state and provides losses to the state. Over time, proving corruption crimes is increasingly difficult to do, resulting in cooperating Perpetrator Witnesses or Justice collaborators. Justice collaborator is regulated in SEMA Number 4 of 2011 and it is stated that one of the certain crimes that can be filed by a person as a Justice collaborator is the Criminal Act of Corruption, but in practice, not all submissions of Justice collaborator in the Criminal Act of Corruption are accepted because they must meet several criteria. The study of Decision Number 4/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst aims to analyze the criteria for determining the status of Justice Collaborator based on SEMA Number 4 of 2011 and to find out the legal considerations of judges in deciding to grant or reject the determination of Justice Collaborator status. This research uses qualitative research methods with normative juridical approaches, where the research specifications are prescriptive. The data source used is secondary data using primary and secondary legal materials. Based on the results of research based on Decision Number 4/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, the submission of Justice Collaborator by the defendant has met the criteria of age with SEMA Number 4 of 2011 but several criteria are not met and the judge's consideration in rejecting the granting of Justice Collaborator status to the defendant is appropriate and appropriate because his submission is not reasonable according to law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman