Home
Login.
Artikelilmiahs
40207
Update
DINA FEBRIANA
NIM
Judul Artikel
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DENGAN SYARAT IKATAN DINAS (Studi Perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Smg)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA DENGAN SYARAT IKATAN DINAS (Studi Perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Smg) Oleh DINA FEBRIANA NIM : E1A019045 ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perjanjian pemberian beasiswa dengan syarat ikatan dinas antara penggugat dengan tergugat. Ikatan dinas adalah program perjanjian yang dilakukan oleh suatu lembaga dan peserta didiknya. Materi yang diperjanjikan dalam perjanjian ikatan dinas, pada umumnya adalah ganti rugi atau pembayaran kompensasi (sejumlah nilai tertentu) bilamana penerima beasiswa wanprestasi. Perjanjian ikatan dinas ini haruslah memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tindakan penerima beasiswa dapat dikatakan wanprestasi dan akibat adanya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertama, perbuatan tergugat merupakan tindakan wanprestasi yaitu perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya dan ada unsur salah padanya. Tergugat dinyatakan bersalah karena mengabaikan pernyataan lalai/somasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Kedua, akibat hukum dari adanya putusan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian beasiswa dalam perkara nomor 100/Pdt.G/2020/PN Smg adalah tergugat dibebankan ganti rugi sebesar Rp.252.195.000,-. Hal ini sesuia dengan Pasal 1249 yang memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar dalam hal debitur wanprestasi. Kata Kunci : Ikatan Dinas, Perjanjian, Wanprestasi
Abtrak (Bhs. Inggris)
JURIDICAL REVIEW OF DEFAULTS IN SCHOLARSHIP AGREEMENTS WITH SERVICE BOND CONDITIONS (CASE STUDY : DECISION NUMBER 100/Pdt.G/2020/PN Smg) Written By : DINA FEBRIANA E1A019045 ABSTRACT This research was motivated by the problem of the scholarship agreement with the condition of the service bond between the plaintiff and the defendant. Service bonding is an agreement program carried out by an institution and its students. The material agreed in the official bond agreement, in general, is compensation or payment of compensation (a certain amount of value) if the scholarship recipient defaults. This service bond agreement must meet the requirements for the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code. The purpose of this study to analyze the actions of scholarship recipients can be said to be in default and due to default in Semarang City District Court Decision Number 100 / Pdt.G / 2020 / PN Smg. The research method used is normative juridical, with analytical descriptive research specifications. The types and sources of legal materials contained in this study come from secondary data, namely primary, secondary, and tertiary legal materials with literature study data collection methods. Based on the results of the analysis, it can be concluded that first, the defendant's actions are acts of default, namely acts or attitudes that do not fulfill the obligations of the engagement as they should and there is an element of wrongdoing to them. The defendant was found guilty of ignoring the negligent statement/subpoena. This is in accordance with Article 1238 of the Civil Code. Second, the legal consequence of the default decision on the scholarship agreement in case number 100/Pdt.G/2020/PN Smg is that the defendant is charged with compensation of Rp.252,195,000,-. This is in accordance with Article 1249 which provides an exception, namely unless between the parties there has been an agreement on the amount of compensation to be paid in the event of a debtor default. Keyword : Service Ties, Agreement, Default
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save