Update Artikelilmiah: 39885

WINI SAFITRI PURWASTUTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan demokrasi, alhasil setiap penyelengaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyakarat umum. Namun pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Indonesia sangat tidak dimungkinkan, oleh karena itu guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mengawal jalannnya roda pemerintahan agar tidak ada penyelewengan, dilakukan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan internal atau eksternal. Pengawasan oleh lembaga pengawasan internal dalam kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota. Permasalahannya adalah tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui peranan maupun fungsi dari Inspektorat Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder dengan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan, metode dokumenter dan wawancara. Penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peranan melakukan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun kegiatan pengawasan lainnya terhadap keuangan daerah yang didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko. Pengawasan juga dapat dilaksanakan atas dasar pengaduan masyarakat, permintaan dari Aparat Penegak Hukum atau Perjanjian Kerja Sama dengan Instansi lain. Peranan Inspektorat lainnya seperti melakukan probity audit, cash opname dan stock opname. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil yang berisi rekomendasi. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara atau daerah, kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Inspektorat juga memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap pejabat atau instansi yang bersangkutan, jadi Inspektorat tidak memiliki wewenang untuk melaporkan secara pidana temuan tersebut karena wewenang atau tugasnya hanya sebatas melakukan pembinaan atau meminta pengembalian kerugian keuangan daerah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The State of Indonesia is a rule of law based on democracy, as a result, every administration of government must be accountable to the general public. However, accountability to all Indonesian people is highly impractical, therefore to maintain public trust and oversee the running of the government so that there are no irregularities, supervision is carried out by internal or external oversight agencies. Supervision by the internal oversight agency within the executive power is carried out by the Financial and Development Supervisory Agency, the Inspectorate General, the Provincial Inspectorate or the Regency/City Inspectorate. The problem is that not a few people do not know the role or function of the Regional Inspectorate. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. This study uses data obtained from secondary data with data collection methods namely library research, documentary methods, and interviews. The research is presented in the form of narrative text and is analyzed qualitatively.
Based on the results of research and discussion of the Regional Inspectorate of Banyumas Regency Office, it has a role in carrying out supervision in the form of audits, reviews, evaluations, monitoring, and other supervisory activities on regional finances based on the Risk-Based Annual Work Program (PKPT). Supervision can also be carried out based on public complaints, requests from law enforcement officials or cooperation agreements with other agencies. Other Inspectorate roles such as conducting probity audits, cash taking, and stock taking. The supervision carried out by the Inspectorate is followed up by preparing a Results Report which contains recommendations. If there is a potential for theft or loss of state or regional finances, the Regional Inspectorate of Banyumas Regency Office will report to the Governor as a representative of the central government. The Regional Inspectorate of Banyumas Regency office reports to the Governor as a representative of the central government. The Inspectorate also has the authority to guide the officials or agencies concerned, so the Inspectorate does not have the authority to criminally report these findings because their authority or duties are limited to providing guidance or requesting the return of regional financial losses.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman