Update Artikelilmiah: 39852

ANNISA NUR ADHE SASHIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sah sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon karena adanya pemalsuan identitas istri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan.
	Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Spesifikasi penelitian berupa perspektif analisis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menurut peneliti, Majelis Hakim kurang tepat dalam menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena kedua pasal tersebut mengatur tentang poligami, sementara perkara ini membahas tentang perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih terikat perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti pertimbangan hukum Hakim akan lebih tepat jika menggunakan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertimbangan hukum Hakim juga dapat dilengkapi dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Secara normatif pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, status anak, harta bersama dan pihak ketiga. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan Buku Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Kemudian dikarenakan Pemohon dan Termohon baru menjalankan perkawinan selama satu bulan sehingga tidak terdapat akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak, harta bersama dan pihak ketiga dalam perkara ini.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage annulment is a court action in the form of a decision stating that the marriage is invalid so that the marriage is considered never to have existed. This research was conducted on the Decision of the Ngawi Religious Court Number 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw regarding the request for annulment of marriage submitted by the Petitioner due to falsification of the wife's identity. The purpose of this research is to find out the basis of the Judge's legal considerations in granting the request for annulment of marriage in case Number 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw and to find out the legal consequences of annulment of marriage.
	The formulation of the problem in this study is how the basis of the Judge's legal considerations in granting a marriage annulment application in case Number 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw and what are the legal consequences of marriage annulment. This research uses normative juridical research with statutory and case approach methods. The research specification is in the form of an analytical perspective and the data source used is secondary data. The data collection method used by researchers is obtained through literature study with the method of presenting data in the form of narrative text and analyzed with qualitative normative methods.
	Based on the results of research and discussion, according to the researcher, the Panel of Judges was incorrect in using Article 4 and Article 5 of Law Number 1 of 1974 because the two articles regulate polygamy, while this case discusses a marriage conducted by a woman who is still in a marriage. Based on this, according to the researchers, the legal considerations of the Judges would be more appropriate if they used Article 3 paragraph (1) and Article 9 of Law Number 1 Year 1974. The Judge's legal considerations can also be supplemented with Article 8 letter f, Article 27 paragraph (2) and Article 27 paragraph (3) of Law Number 1 Year 1974. The legal consequences of marriage annulment are regulated in Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 Year 1974 jo. Article 75 and Article 76 of the Compilation of Islamic Law. Normatively, the annulment of marriage has legal consequences for the relationship between husband and wife, the status of children, joint property and third parties. The legal consequences of marriage annulment in this case are the dissolution of the marriage relationship between the Petitioner and the Respondent and the Marriage Certificate Excerpt Book between the Petitioner and the Respondent is declared legally invalid. Then because the Petitioner and Respondent have only been married for one month, there are no legal consequences of marriage annulment on the status of children, joint property and third parties in this case.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman