Update Artikelilmiah: 39778

GINANJAR SYAHPUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Anak pada masa tumbuh dan berkembangnya dapat kehilangan salah satu atau kedua orang tua yang mengakibatkan tidak adanya kekuasaan orang tua atas dirinya. Akibat dari kosongnya kekuasaan orang tua tersebut maka timbulah Perwalian terhadap diri anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember dengan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2022/PA.Jr.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan dan untuk mengetahui akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan,  metode pendekatan kasus dan metode pendekatan konseptual dimana spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Metode pengolahan data dilakukan dengan mereduksi data dilanjutkan editing bahan hukum dan kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum. Metode analisis adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan logika deduktif analisis normatif kualitatif dengan penyajian data berbentuk teks naratif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian terhadap adik kandung pemohon menggunakan Pasal 50 Ayat (1) serta Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 serta Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam kurang lengkap dasar hukumnya. Majelis Hakim untuk memperkuat putusannya dapat melengkapi Pasal 1 Angka 5, Pasal 1 Angka 6, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Akibat Hukum dari dikabulkannya permohonan perwalian ini adalah wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan harta anak serta menjalankan kuasa asuh dan kewajiban orang tua terhadap anak di bawah perwaliannya sesuai Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Anak memiliki kewajiban untuk menghormati Wali sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah melaksanakan pengawasan perwalian anak sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Children during their growth and development may lose one or both parents which results in the absence of parental power over them. As a result of the empty of parental power, guardianship arises over the child. The background of this research is the application submitted to the Jember Religious Court with The Court Designation Number 1364/Pdt.P/2022/PA.Jr.
The purpose of this research is to find out the basis for the judge's consideration in granting the petition submitted and to find out the legal consequences of the applicant's granting. This research is a normative legal research with the statutory approach method and the case approach method where the specification of this research is analytical descriptive. Sources and types of data are secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Methods of data collection using the method of literature. The method of data processing is done by reducing the data followed by editing legal materials and then classifying legal materials. The method of analysis is doctrinal research using deductive logic of qualitative normative analysis by presenting data in the form of narrative text.
The results of the research and discussion show that the Panel of Judges in granting the request for guardianship of the applicant's younger sibling uses Article 50 Paragraph (1) and Article 51 of Law Number 1 of 1974 Jo. Article 107 and Article 110 of the Compilation of Islamic Law are incomplete in their legal basis. The Panel of Judges to strengthen their decision can complete Article 1 Point 5, Article 1 Number 6, Article 2, Article 3, Article 5, Article 8 to Article 15 Government Regulation Number 29 of 2019 Concerning Terms and Procedures for Appointing a Guardian. The legal consequences of granting the request for guardianship are that the guardian is responsible for the child and the child's property and exercises the custody and obligations of the parents towards the child under their guardianship in accordance with Article 14 Paragraph (1) of Government Regulation Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointing a Guardian. Children have an obligation to respect guardians in accordance with Article 19 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The government carries out child guardianship supervision in accordance with Article 25 of Government Regulation Number 29 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointing Guardians.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman