Update Artikelilmiah: 39517

KARLIN AYU ARIIBAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Sebagai sebuah negara dengan kapabilitas ekonomi dan politik yang cukup dominan, China memiliki kepentingan dalam upaya mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayah negaranya. Kedudukan dan pengakuan Taiwan dalam Hukum Internasional menjadi sebuah masalah karena banyaknya pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi akibat adanya Kebijakan Satu China. Taiwan memiliki kedudukan yang unik dalam Hukum Internasional karena Taiwan diakui oleh beberapa negara, namun China tetap menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari negaranya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum Kebijakan Satu China terhadap kedudukan Taiwan dalam Hukum Internasional dan untuk menganalisis hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain dengan adanya Kebijakan Satu China. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder dengan pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Taiwan memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah negara, sehingga dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Sebagai sebuah negara, Taiwan saat ini mempunyai hubungan diplomatik dengan 9 negara, dan terlibat dalam beberapa organisasi internasional, seperti di World Trade Organization sebagai anggota, dan pada World Health Assembly sebagai pengamat, serta menjalin hubungan secara tidak resmi dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kebijakan Satu China menjadi suatu hambatan bagi Taiwan dalam melakukan hubungan diplomatik yang menjadikan Taiwan banyak kehilangan mitra diplomatiknya. Akibat hukum yang terjadi dalam pemutusan hubungan diplomatik adalah terkait dengan hak dan kewajiban antarnegara seperti penutupan kantor kedutaan besar dan penarikan kembali Duta Besar. Pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi tidak menyalahi ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961.

Abtrak (Bhs. Inggris)

As a state with dominant economic and politic capability, China has their own interest on attempting Taiwan as a part of their state. Recognition of Taiwan’s status in the International Law came into question since many states cut their diplomatic relations with Taiwan cause of One China Policy. Taiwan has an unique status in the International Law since Taiwan recognized by some states but China still recognize Taiwan as a part of China.
The purpose of the study was to analyze the legal consequences of One China Policy toward Taiwan’s stance in the International Law and to analyze the diplomatic relations between Taiwan and other countries with the One China Policy. The approach method used are statute approach, analytical approach, and case approach. The reaserch type is a normative juridical approach. The data used secondary data with data collection based on literature study and presented in the form of narrative text with qualitative normative analysis methods.
Based on the results of the research, Taiwan fulfil the criteria as a county, so it can be in a diplomatic relation with other countries. As a state, now Taiwan open their diplomatic relations with 9 other countries, and involves in some international organitazions such as World Trade Organization as a member, World Health Assembly as an observer, also have non formal relations with several countries such as United state and Japan. One China Policy became an obstacle for Taiwan to open their diplomatic relations and start losing many of their diplomatic ally. The consequences that happens in the termination of diplomatic relations are related to rights and obligations between two countries such as embassy closing and Ambassador recalls. The terminaton of diplomatic relationsthat occurs does not violate the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman