Update Artikelilmiah: 39478

AULIA SEPTIA WATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Sebelum diundangkannya PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, perbincangan mengenai pembentukan bank tanah telah menjadi diskursus tersendiri dalam hukum pertanahan. Tidak hanya dari kalangan akademisi, urgensi pembentukan bank tanah bahkan juga disuarakan oleh pemerintah. Di sisi lain, rumusan pembentukan bank tanah dalam Perpu Cipta Kerja dan PP Badan Bank Tanah menuai beberapa problematika seperti kritik dari berbagai kalangan masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis urgensi pembentukan bank tanah berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; dan (2) mengetahui dan menganalisis problematika  pembentukan bank tanah berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, urgensi pembentukan bank tanah berkaitan dengan kebutuhan tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan banyaknya tanah terlantar di Indonesia. Sementara problematika pembentukan bank tanah meliputi problematika prosedural dan problematika material. Problematika prosedural berkaitan dengan pembentukan UU Cipta Kerja dan Perpu Cipta Kerja yang tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Problematika material berkaitan dengan kekhawatiran publik bahwa bank tanah akan menghidupkan kembali praktik domein verklaring serta bertentangan dengan semangat UUPA dan reforma agraria.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Prior to the creation of Government Regulation Number 64 of 2021 on Land Bank Council, the discussion of land bank establishment has been discoursing in the context of land law. Not only from academics, but the urgency of land bank establishment has also been expressed by the government. On the other side, the formulation of land bank in The Government Regulation of Law Substitution on Job Creation and The Government Regulation on Land Bank Council evokes some problems such as critics from the public. This study aims to: (1) find out and analyze the urgency of land bank establishment based on The Government Regulation Number 64 of 2021 on Land Bank Council; and (2) to find out and analyze the problems of land bank establishment based on The Government Regulation Number 64 of 2021 on Land Bank Council. This is normative juridical research using statute approach and comparative approach. Based on the results of this study, the urgency of land bank establishment is related to the need of land acquisition to development for public interest and the number of abandoned land in Indonesia. At the same time, the problems of land bank establishment include procedural problems and material problems. The procedural problems are related to the formation of The Law on Job Creation and The Government Regulation of Law Substitution on Job Creation that needs to be  fulfilled the principles of legislation forming. The material problems are related to the public’s concern that land bank will bring back the domein verklaring practice and against the Law of Agrarian Principal and agrarian reform.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman