Update Artikelilmiah: 39372

DIAZ SYAHRIENA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Salah satu penyimpangan dalam perjanjian adalah wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akibat hukum atas terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Integrated Academic Building jika dianalisis dari KUH Perdata dan peraturan lain serta apakah kondisi pandemi Covid – 19 yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Integrated Academic Building tersebut dapat dikatakan Overmacht atau tidak.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertama, akibat hukum atas terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Integrated Academic Building yaitu PT Sinar Cerah Sempurna dan PT Maharani Globalindo sebagai pemborong atau penyedia jasa harus membayar denda/ganti rugi kepada Universitas Jenderal Soedirman sebagai pihak yang memborongkan atau pengguna jasa. Kedua, kondisi Covid – 19 dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa (Overmacht) tetapi PT Sinar Cerah Sempurna dan PT Maharani Globalindo sebagai pemborong atau penyedia jasa tidak dapat membuktikan bahwa ia sedang dalam keadaan memaksa (Overmacht)

Abtrak (Bhs. Inggris)

A work chartering agreement is an agreement by which one party, the contractor, binds himself to carry out a job for another party, the contracting party, by accepting a specified price. One of the irregularities in the agreement is default. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of delays in completing the work on the construction of the Integrated Academic Building when analyzed from the Civil Code and other regulations and whether the conditions of the Covid-19 pandemic that caused delays in the completion of the work on the construction of the Integrated Academic Building can be said to be Overmacht or Not.
The method used in this study is normative juridical with prescriptive research specifications. The data comes from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data collection was carried out by means of a literature study, with the method of analysis using qualitative normative methods.
Based on the results of the analysis, it can be concluded that first, the legal consequences of delays in the completion of the Integrated Academic Building construction work, namely PT Sinar Cerah Sempurna and PT Maharani Globalindo as contractors or service providers must pay a fine/compensation to Jenderal Soedirman University as the party who purchased or service user. Second, the condition of Covid - 19 can be said to be a coercive situation (Overmacht) but PT Sinar Cerah Perfect and PT Maharani Globalindo as contractors or service providers cannot prove that they are under coercion (Overmacht).

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman