Update Artikelilmiah: 39368

SYIVA NISRINA CAHYANINGTYAS PRATAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang terjadi secara sistematis dan terorganisir. Para penegak hukum mengalami banyak kesulitan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi terutama dalam hal pembuktian. Salah satu terobosan hukum dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan hadirnya justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Namun, tidak sedikit permohonan justice collaborator yang ditolak oleh Majelis Hakim. Penelitian terhadap Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst membahas mengenai syarat atau mekanisme penetapan status justice collaborator menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan pertimbangan hukum hakim dalam menolak penetapan status justice collaborator terdakwa atas nama Stepanus Robin Pattuju. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada data sekunder dan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat syarat justice collaborator dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang bersifat kumulatif atau harus dipenuhi secara keseluruhan oleh pelaku tindak pidana. Penolakan status justice collaborator oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Stepanus Robin Pattuju sudah tepat karena terdakwa tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini juga telah memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, serta filosofis.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Corruption is an extraordinary crime that occurs in a systematic and organized manner. Law enforcers experience many difficulties in disclosing criminal acts of corruption, especially in terms of evidence. One of the legal breakthroughs in overcoming this is the presence of justice collaborators or witness witnesses who cooperate. However, a few requests for justice collaborators were rejected by the Panel of Judges. Research into Decision Number 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst discusses the requirements or mechanism for determining justice collaborator status according to SEMA Number 4 of 2011 and the judge's legal considerations in rejecting the determination of justice collaborator status for the accused on behalf of Stepanus Robin Pattuju. This study uses a normative juridical approach with prescriptive research specifications. The data collection method in this study is based on secondary data and is presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis methods. Based on the results of the study, it shows that there are requirements for justice collaborators in SEMA Number 4 of 2011 which are cumulative or must be fulfilled in their entirety by the perpetrators of criminal acts. The rejection of the justice collaborator status by the Panel of Judges against the defendant Stepanus Robin Pattuju was appropriate because the defendant did not fulfill the provisions contained in SEMA Number 4 of 2011. The judge's legal considerations in this decision also paid attention to juridical, sociological, and philosophical aspects.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman