Update Artikelilmiah: 39063

WILDAN FATHAN NUGRAHA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum” telah memberikan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya untuk beberapa kasus sering terdapat perbedaan waktu dalam pelimpahan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum, dan berpotensi membuat berlarut-larutnya suatu perkara. Menarik untuk menelaah asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan dalam kaitannya dengan frasa “segera” dalam Pasal 50 ayat (2) KUHAP Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan didapati bahwa penerapan frasa “segera” dalam Pasal 50 ayat (2) yang ditinjau dari asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan dalam masa covid-19 di Kejaksaan Negeri Purbalingga telah diatur secara tegas untuk menghindari perkara yang menjadi berlarut-larut dengan adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-6395/E/EJP/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tersangka beserta barang buktinya, akan tetapi pengaturan tersebut menjadi kurang efektif karena beberapa tersangka dinyatakan positif virus corona dan harus dikarantina sehingga melebihi waktu pelimpahan perkara tersebut. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah terdiri dari komponen struktur dan komponen substantif.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The provisions of Article 50 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) which reads "The suspect has the right to have his case immediately brought to court by the public prosecutor" has provided legal protection for the suspect/defendant in the criminal justice system, but in practice for some In cases, there is often a time difference in the transfer of cases to court by the public prosecutor, and has the potential to make a case protracted. Interesting to examine the principle of a fast, simple and low-cost trial in relation to the phrase "immediately" in Article 50 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. This study uses an empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications, data sources used are primary data and secondary data. , the data collected is presented in a systematic description with qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it was found that the application of the phrase "immediately" in Article 50 paragraph (2) which was reviewed from the principle of quick, simple and low-cost justice during the Covid-19 period at the Purbalingga District Attorney had been strictly regulated to avoid a protracted case. With the letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number: B-6395/E/EJP/12/2020 dated December 21, 2020, a maximum of 3 (three) working days from the receipt of the suspect and his evidence, however, the arrangement has become less effective due to several reasons. the suspect tested positive for the corona virus and had to be quarantined so that it exceeded the time for the transfer of the case. The obstacles faced by law enforcement officers at the Purbalingga District Attorney's Office consist of a structural component,and  a substantive component.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman