Update Artikelilmiah: 38926

MARIYAWATI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas menunjukan
angka yang tinggi. Korban kasus tersebut didominasi oleh perempuan pekerja.
KDRT sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender memiliki dampak yang
kompleks bagi korban. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas adalah lembaga pemerintah yang
berwenang menangani kekerasan berbasis gender dan anak dengan basis
kewilayahan di tingkat kabupaten.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses
pendampingan perempuan pekerja korban KDRT, mendeskripsikan kendala dalam
proses pendampingan, serta merumuskan model pendampingan perlindungan
perempuan pekerja korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Proses
penelitian ini menggunakan metode kuliatatif dengan pendekatan fenomenologi.
Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Sedangkan untuk analisa data menggunakan teknis analisa data
interaktif dari Miles dan Hubermas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pendampingan di UPTD PPA
Kabupaten Banyumas berpedoman pada Permen KPPPA RI Nomor 2 Tahun 2022.
Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya MOU kerjasama yang mengikat dengan
stakeholder terkait, sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kebutuhan
standar layanan dan serta tidak disesuaikan dengan hasil Analisis Beban Kerja
(ABK). Kondisi ini dibuktikan dengan kosongnya beberapa jabatan dalam struktural
organisasi, sehingga menciptakan kondisi beban kerja yang timpang. Selain itu
sarana penunjang untuk pemenuhan penyandang korban disabilitas dan lansia juga
belum terpenuhi.
Meskipun demikian proses pendampingan terhadap korban KDRT tetap
dilaksanakan sesuai standar layanan yang telah ditentukan. Beberapa indikator
keberhasilan proses pendampingan bagi perempuan pekerja korban KDRT yang
ditemukan selama proses penelitian yaitu korban mendapatkan perlindungan,
jaminan keamanan, jaminan hidup layak selama di rumah aman UPTD PPA
Kabupaten Banyumas, korban dengan gangguan stress pascatrauma dapat kembali
pulih, secara kognitif korban telah mampu menentukan pilihan dan aksi untuk
menyelesaikan kasusnya. Kondisi ini mendukung korban siap kembali ke
masyarakat untuk menjalankan fungsi sosialnya.
Pendampingan kekerasan berbasis gender tidak dapat disamakan dengan
jenis kasus atau kriminal lainnya. Berdasarkan kondisi sosial dan budaya
masyarakat Banyumas, pendampingan berbasis psikososial dan multidisiplin
dengan melibatkan kader siaga KBG di tingkat desa serta intensifitas tenaga
pendamping dapat dijadikan referensi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas dalam
meningkatkan perlindungan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, pemerintah daerah
perlu membentuk Desa Siaga KBG serta memperhatikan kualitas dan kuantitas
tenaga pendamping dengan menyesuaikan eskalasi kasus yang dihadapi, hingga
pada akhirnya UPTD PPA dapat menjadi simbol kehadiran negara dalam proses
penanganan kasus KDRT dan kasus kekerasan berbasis gender lainnya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Cases of domestic violence in Banyumas Regency show a high number. Victims of
these cases are dominated by women workers. Domestic violence as part of genderbased violence has a complex impact on victims. The Regional Technical
Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) at
Banyumas Regency is a government agency authorized to handle gender and childbased violence on a regional basis at the district level.
This study aims to describe and analyze the process of assisting women victims of
domestic violence, to describe the obstacles in the mentoring process, and to
formulate a model of assistance to protect women victims of domestic violence in
the UPTD PPA, Banyumas Regency. This research process uses a qualitative method
with a phenomenological approach. The data collection process was carried out
through in-depth interviews, observations, and documentation. Meanwhile, for data
analysis using interactive data analysis techniques from Miles and Hubermas.
The results of this study indicate that the mentoring process at UPTD PPA Banyumas
Regency is guided by the KPPPA RI Regulation Number 2 of 2022. The obstacles
faced are the absence of an MOU of binding cooperation with relevant stakeholders,
human resources that are not comparable to the needs of service standards and are
not adapted with the results of the Workload Analysis (ABK). This condition is
evidenced by the vacancy of several positions in the organizational structure, thus
creating an unequal workload. In addition, supporting facilities for the fulfillment of
persons with disabilities and the elderly have not been fulfilled.
However, the mentoring process for women workers continues to run according to
the service standards that have been determined. Some indicators of the success of
the mentoring process for women workers who are victims of domestic violence
found during the research process are that victims get protection, security
guarantees, guarantees of a decent life while in the UPTD PPA safe house, Banyumas
Regency, victims with post-traumatic stress disorder can recover, cognitively the
victim has been able to determine choices and actions to solve the case. This
condition helps victims to be ready to return to the community to carry out their
social functions.
Mentoring for gender-based violence, especially for women who work as victims of
domestic violence, cannot be equated with other types of cases. The mentoring
model by prioritizing the intensity of mentoring and psychosocial-based work is
appropriate to be applied to Banyumas Regency by considering social and cultural
conditions. Therefore, the government should vigilant to the quality and quantity of
victims’ advisor by adjusting the escalation of cases they deal with, to finally the
UPTD PPA becomes a symbol of the state's presence in the process of handling cases
of violence against women workers who are victims of domestic violence.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman