Update Artikelilmiah: 38734

RIFKY SYAHPUTRAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkawinan merupakan hal yang sakral yang mana didalamnya terdapat sesuatu yang mengikat antara dua subyek hukum yang mengakibatkan hubungan hukum. Umumnya setiap orang berniat menikah sekali seumur hidup mereka, tidak pernah terbesit ataupun memiliki niatan untuk melakukan perceraian dan menikah dengan orang lain lagi pada suatu saat nanti, namun tidak sedikit juga orang yang setelah melakukan perkawinan terjadi perselisihan antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian. Pada Putusan No 325/Pdt.G/2022/PA.CN, Tergugat mengajukan cerai gugat terhadap Penggugat yang disebabkan oleh perselisihan yang timbul karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan penganiayaan. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.CN dan apa akibat hukum dari cerai gugat terhadap para pihak dalam putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang - undangan dan putusan No 325/Pdt.G/2022/PA.CN. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim hanya mendasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Menurut peneliti terdapat beberapa Pasal lain yang juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (d), Pasal 116 huruf (g) KHI, serta Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat hukum dari cerai gugat pada putusan tersebut adalah terhadap hubungan suami istri, hak asuh anak, dan harta benda. Terhadap hubungan suami istri adalah putusnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri serta berakhirnya hak dan kewajiban suami istri antara keduanya. Terhadap Hak asuh anak adalah jatuh kepada Penggugat, dengan begitu Penggugat berhak atas biaya hadhanah yang diberikan oleh Tergugat. Terhadap harta benda adalah Penggugat berhak atas nafkah lampau, harta bersama dengan jumlah seperdua dari total harta bersama, mut’ah dan nafkah ‘iddah

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage is a sacred matter in which there is something binding between two legal subjects that results in a legal relationship. Generally, everyone intends to get married once in their lifetime, never thinking or having the intention to divorce and marry someone else at some point in the future, but not a few people who after marrying there is a dispute between husband and wife which ends in divorce. In Decision No. 325/Pdt.G/2022/PA.CN, the Defendant filed for a divorce against the Plaintiff due to disputes arising from economic factors, infidelity and persecution.
The formulation of the problem of this research is how the judge's consideration in deciding case number 325/Pdt.G/2022/PA.CN and what are the legal consequences of a contested divorce on the parties. This research was conducted using a normative juridical approach method with secondary data sources using literature studies of laws and regulations and decision No. 325/Pdt.G/2022/PA.CN. 
Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the Judge's considerations are only based on the existence of disputes and continuous quarrels by using Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage if Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) KHI, According to the researcher, there are several other articles that can also be used as a consideration for the judge in deciding the decision, namely the Elucidation of Article 39 paragraph (2) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Jis Article 19 letter (d) PP Number 9 Year 1975 Jo Article 116 letter (d), Article 116 letter (g) KHI, and Article 33 and Article 34 paragraph (1) Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage. The legal consequences of a contested divorce on the decision are on the relationship between husband and wife, child custody, and property. The relationship between husband and wife is the breaking of the relationship between the Defendant and the Plaintiff as husband and wife and the end of the rights and obligations of the husband and wife between the two. The child custody rights fall to the Plaintiff, so the Plaintiff is entitled to the hadhanah fees provided by the Defendant. Regarding property, the Plaintiff is entitled to past maintenance, joint assets with one-half of the total joint assets, mut'ah and 'iddah maintenance

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman