Update Artikelilmiah: 38709

ANDRE PRADANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini fokus pada kajian collaborative governance dengan dua tujuan penelitian
yakni mengetahui penerapan collaborative governance yang dilakukan stakeholder dalam
upaya penyelesaian masalah TKI asal Banyumas dan mengetahui faktor-faktor menghambat
pelaksanaan collaborative governance. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Sasaran penelitian ini yakni perwakilan Dinas Tenaga Kerja, PPTKIS, LSM Seruni,
dan keluarga TKI. Analisis data menggunakan analisis interaktif dan validitas data triangulasi
data sumber. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 tahapan penyelesaian pemulangan TKI
diawali dari inisiasi TKI sampai dengan penjemputan sampai di daerah asal. Kedua, Dinas
Tenaga kerja, PPTKIS, LSM, dan keluarga TKI telah berupaya maksimal dalam tiap aspek
proses kolaborasi baik itu face to face dialogue, trust building, commitment to processes, share
understanding, dan intermediate outcome. Ketiga, tiap stakeholder memiliki hambatan dalam
collaborative governance, seperti adanya proses birokrasi yang panjang, keterbatasan dalam
sumber daya manusia, masalah legal standing yang lemah, dan sulitnya melakukan pengaduan
secara intensif karena masih terikat dengan kontrak kerja dengan majikan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research focuses on the study of collaborative governance with two research
objectives namely knowing the implementation of collaborative governance by stakeholders in
the effort to solve the problems of migrant workers from Banyumas and knowing the factors
hampering the implementation of collaborative governance. The research method is qualitative
with a descriptive approach. The targets of this study are representatives of the Department of
Labor, PPTKIS, NGO Seruni, and the families of migrant workers. Data analysis uses
interactive analysis and data triangulation validity of source data. The results showed that
there were 11 stages of completion of returning migrant workers starting from the initiation of
migrant workers to pick-up to the area of origin. Second, the Department of Manpower,
PPTKIS, NGOs, and migrant workers' families have tried their best in every aspect of the
collaboration process, be it face to face dialogue, trust building, commitment to processes,
share understanding, and intermediate outcomes. Third, each stakeholder has obstacles in
collaborative governance, such bureaucratic process, limitations in human resources, weak
legal standing issues, and the difficulty of making complaints intensively because they are still
bound by work contracts with employers.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman