Update Artikelilmiah: 38667

DAFFA DHAIFULLAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengkaji pengakuan dalam hukum internasional terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 2021. Pengakuan internasional sangat penting untuk Taliban dalam menjamin kepemimpinannya agar dipandang sebagai suatu eksistensi yang berdaulat dalam hubungan internasional. Terutama dalam menjalin hubungan antarnegara dalam mencapai kepentingan bersama serta mendapat akses dalam pencairan dan penggunaan aset-aset Afghanistan yang berada di luar negeri untuk pengelolaan negara dan tujuan lainnya. 
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pengakuan berdasarkan perspektif hukum internasional dan untuk menganalisis kedudukan Taliban sebagai pemegang pemerintahan pada 2021 di Afghanistan berdasarkan perspektif hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).  Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengakuan dalam perspektif hukum internasional secara tersirat pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara.  Berdasarkan pengaturan tersebut, pengakuan dari negara lain dibutuhkan untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai subjek internasional, karena pengakuan merupakan perbuatan politik suatu negara sebagai bentuk kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Taliban sebagai pemegang pemerintahan di Afghanistan belum sah secara de jure karena pengambilalihan kekuasaan dilakukan secara inkonstitusional, oleh karena itu Taliban perlu mempertegas kedudukannya sebagai pemegang pemerintahan di Afghanistan dengan menjalankan amanat Piagam PBB dan konstitusi Afghanistan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research examines recognition in international law against the Taliban government in Afghanistan in 2021. International recognition is very important for the Taliban in ensuring its leadership is seen as a sovereign existence in international relations. Especially in establishing relations between countries in achieving common interests and gaining access to disbursing and using Afghan assets abroad to state management and other purposes.
      The purposes of this study are to analyze recognition regulation based on an international legal perspective and to analyze the position of the Taliban as the stakeholder of government in 2021 in Afghanistan based on an international legal perspective. This research is a normative juridical research using the statute approach and case approach. The data collection method were carried out by means of a literature study, the data obtained were presented in narrative text, and the data analysis method used were normative qualitative method.
      The results of the research, it can be concluded that arrangements regarding the recognition are implied in Article 1 of the 1933 Montevideo Convention concerning the Rights and Duties of the State. Based on this arrangement, recognition from other countries is needed to carry out its rights and obligations as an international subject, because recognition is a political act of a country as a form of its willingness to acknowledge a factual situation and accept the legal consequences of that recognition. The Taliban as government stakeholders in Afghanistan are not de jure legal because the takeover of power was carried out unconstitutionally, therefore the Taliban needs to strengthen its position as government holders in Afghanistan by carrying out the mandate of the United Nations charter and the constitutons of Afghanistan

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman