Update Artikelilmiah: 38534

DIMAS ARYA WARDHANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat, dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia dibuatlah undang-undang yang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). UU Pengadilan HAM telah dijalankan salah satunya dengan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat yang salah satunya terjadi di Timor-timur. Dalam prakteknya, diadilinya Eurico Guterres dianggap dengan sengaja dan melakukan provokasi membiarkan terjadinya penyerangan dan akhirnya oleh Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat dijatuhi putusan 10 tahun, maka dari itu Eurico Guterres mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kerugian yang diderita adalah hak dan kewenanganya yang didalamnya termasuk hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang hilang karena berlakunya UU Pengadilan HAM, khususnya karena Pasal 43 ayat (2)  beserta penjelasanya. Penelitian ini akan menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan model pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimana dalam pasal 43 ayat (2) beserta penjelasanya tidak sesuai dengan fungsi legislative dan fungsi eksekutif, serta setelah berlakunya putusan ini memberikan norma hukum baru yaitu dalam pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The law was formed to maintain the balance of community interests, so as to create order and justice that can be felt by all communities, in order to uphold human rights, a law was made that regulates this, namely Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts (Law on Human Rights Courts). The Law on Human Rights Courts has been implemented, one of which is the establishment of an ad hoc human rights court by the House of Representatives to examine and adjudicate cases of gross human rights violations, one of which occurred in East Timor. In practice, the trial of Eurico Guterres was considered deliberately and provocatively allowing an attack to occur and finally by the Central Jakarta Ad Hoc Human Rights Court was sentenced to 10 years, therefore Eurico Guterres applied for testing Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, the losses suffered are his rights and authorities which include his constitutional right to obtain legal protection and legal certainty  lost due to the enactment of the Law on Human Rights Courts, especially because of Article 43 paragraph (2) and its explanation.  This research will elaborate on the Juridical Review of the Constitutional Court's Decision in Decision No. 18/Puu-V/2007 concerning the Testing of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. The research method used is Normative Juridical with the approach model used, namely the Statutory Approach. The results showed that the basis for the judges' consideration in the decision of the Constitutional Court No. 18 / PUU-V / 2007 concerning the testing of Law Number 26 of 2000 concerning human rights courts which in article 43 paragraph (2) and its explanation is not in accordance with legislative functions and executive functions, and after the enactment of this decision provides new legal norms, namely in the establishment of an Ad Hoc human rights court,  The House of Representatives must pay attention to the results of the Komnas HAM investigation and the results of the investigation by the Attorney General.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman