Update Artikelilmiah: 38371

FEBRI NURFAUZI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum bidan dan bentuk tanggung jawab hukum bidan dalam pelayanan kesehatan akibat pelimpahan wewenang oleh dokter di Puskesmas berdasarkan struktur peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkornisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Jenis dan sumber data meliputi data sekunder yang diperoleh dengan metode kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode reduksi data dan display data, kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif model analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi hukum pengaturan tanggung jawab bidan dalam pelayanan kesehatan akibat pelimpahan wewenang oleh dokter telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum bidan dalam pelayanan kesehatan akibat pelimpahan wewenang oleh dokter yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan telah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak saling bertentangan. Bentuk pertanggung jawaban hukum bidan dalam pelayanan kesehatan akibat pelimpahan wewenang oleh dokter berupa pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 190, 192, 194, 195, 200, 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tetang Tenaga Kesehatan, pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 77 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tetang Tenaga Kesehatan; dan pertanggungjawaban secara administrasi berdasarkan Pasal 188 dan 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 82 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta Pasal 28, Pasal 30, Pasal 44, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the synchronization of the legal responsibility of midwives and the form of legal responsibility of midwives in health services due to the delegation of authority by doctors at the Puskesmas based on the applicable laws and regulations governing the form of legal responsibility of midwives in health services due to the delegation of authority by doctors. This research uses a normative juridical approach, research specifications on an inventory of laws and regulations, legal synchronization, and legal discovery in concreto. Types and sources of data include secondary data obtained by the library method. The collected data is processed using data reduction and data display methods, then analyzed by content analysis and comparative analysis. The results of the study indicate that the legal synchronization of the regulation of midwives' responsibilities in health services due to the delegation of authority by doctors has shown a level of synchronization. This is evidenced by the regulation of the legal responsibilities of midwives in health services due to the delegation of authority by doctors as regulated in the Regulation of the Minister of Health Number 28 of 2017 concerning Permits and Implementation of Midwifery Practices based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law No. Number 36 of 2009 concerning Health and the 1945 Constitution, while Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery, was formed based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not conflict with each other. The form of legal responsibility of midwives in health services due to the delegation of authority by doctors can be carried out criminally based on Articles 190, 192, 194, 195, 200, 201 of the Health Law and Articles 83 to 86 of the Health Personnel Law, in a civil-manner based on Articles 77 to 78 of the Health Manpower Law; and administrative responsibilities under Articles 188 and 201 paragraph (2) of the Health Law, Articles 82 and 84 of the Health Personnel Law, as well as Article 28, Article 30, Article 44, and Article 45 of the Midwifery Law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman