Update Artikelilmiah: 38231

NURUL DESSY ARDIANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara sosiologis dapat dipandang sebagai entitas sistem hukum.  Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan. Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum yang ada, Kejaksaan mengakomodir terkait keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebelum terbentuknya Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, banyak sekali terjadi peristiwa penegakan hukum yang seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penyelesaian tindak pidana melalui Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Demak. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis, dan analisis dilakukan secara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Demak telah memenuhi asas, pertimbangan, persyaratan, dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. Dan faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya keadilan restoratif yakni berasal dari faktor hukum yaitu pelaksanan yang bergantung pada faktor waktu (Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020), faktor penegak hukum yaitu kesadaran penegak hukum yakni penuntut umum dalam mempertimbangkan sebuah perkara untuk diterapkan keadilan restoratif, dan faktor budaya yaitu kesadaran rendah atas budaya memaafkan dari korban terhadap tersangka yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya proses perdamaian.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Prosecutor's Office as a law enforcement agency can sociologically be viewed as a legal system entity. The Prosecutor's Office is a state institution that carries out its duties in the field of prosecution. Along with the development and dynamics of the existing law, the Prosecutor's Office accommodates restorative justice in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Before the formation of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution based on Restorative Justice, many law enforcement events often injure people's sense of justice. This study aims to compare the settlement of criminal acts through Restorative Justice at the Purwokerto State Prosecutor's Office and the Demak District Prosecutor's Office. The research method used is sociological juridical, with descriptive-analytical research specifications. The data sources used are primary data and secondary data. The data obtained are presented systematically, and the analysis is carried out using qualitative analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of restorative justice at the Purwokerto District Prosecutor and the Demak District Prosecutor has fulfilled the principles, considerations, requirements, and procedures as stipulated in the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. And the inhibiting factors that affect the achievement of restorative justice come from legal factors, namely implementation that depends on time factors (Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020), law enforcement factors, namely law enforcement awareness, namely the public prosecutor in considering a case to apply restorative justice, and cultural factors, namely low awareness of the forgiving culture of the victim to suspects which has an impact on the inability to carry out the process peace.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman