Update Artikelilmiah: 38224

WILUJENG FARAH HAYA PRANOWO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dalam praktik jual beli, pihak konsumen seringkali mendapati kerugian khususya dalam jual beli barang elektronik karena barang elektronik memiliki komponen yang khusus sehingga apabila terjadi kerusakan tidak sembarang orang dapat mengatasinya sendiri. Di Indonesia, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas sengketanya dengan pelaku usaha dan pelaku usaha yang keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen barang elektronik dalam putusan Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah serta dianalisis meggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dengan ditolaknya permohonan keberatan oleh pemohon keberatan yakni PT LG Electronics Indonesia telah tepat sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yakni saudara Jimmy Li.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In the practice of buying and selling, consumers often find losses in buying electronic goods because electronic goods have special components so that if there is damage, not just anyone can overcome it themselves. In Indonesia, aggrieved consumers can file a lawsuit with the Consumer Dispute Resolution Agency for their disputes with business actors and business actors who object can submit an objection to the decision to the local District Court. The purpose of this study is to find out how the legal protection of consumers of electronic goods in decision Number 93 / Pdt.Sus-BPSK / 2021 / PN Jkt.Pst when reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. The data sources used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The data is then processed and analyzed using qualitative normative methods and presented in the form of narrative text.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that with the rejection of the objection application by the objection applicant, namely PT LG Electronics Indonesia, it is appropriate in accordance with Article 56 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The decision of the Central Jakarta District Court Number 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst has provided legal protection to consumers, namely Jimmy Li.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman