Update Artikelilmiah: 38094

VICKI AINNAYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keabsahan tindakan pemerintahan meliputi tiga hal, yaitu kewenangan, prosedur dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan pemerintahan. Sedangkan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingn umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan tindakan pemerintahan terhadap prosedur pengadaan tanah Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistmatis, logis dan rasional. Metode analisis menggunakan normatif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengadaan tanah di Desa Wadas tidak berdasaran asas keterbukaan karena kurangnya sosialisai, dan tidak berdasarkan asas keikutsertaan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan amdal. Waktu penetapan lokasi melebihi batas waktu berlakunya yang sudah 4 tahun padahal seharusnya 2 tahun dan dapat diperpanjangan paling lama 1 tahun. Tindakan pemerintahan telah melampaui batas waktu berlakunya wewenang. IPL proyek pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas cacat substansi karena secara faktual Wadas tidak berdampak Bendungan Bener, tapi akan diambil batu andesitnya padahal pembangunan bendungan dan pertambangan adalah dua hal yang berbeda. 
Kata kunci : Keabsahan Tindakan Pemerintahan, Prosedur Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The legitimacy of government action includes three things, namely authority, procedure and substance. Authorities and procedures are the basis for the formal legality of a government action. Meanwhile, the implementation of land acquisition for the public interest must pay attention to the balance between the public interest and the public interest. This research was conducted with the aim of finding out how legal the government's actions on land acquisition procedures for the Bener Dam Development Project, Purworejo Regency based on Law No. 2 of 2012. 
This study uses a normative juridical approach with descriptive research specifications. Research data sourced from secondary data. The method of data collection is done by literature study. The data obtained are presented descriptively in the form of descriptions arranged systematically, logically and rationally. The method of analysis uses a qualitative normative. 
Based on the research results, the land acquisition procedure in Wadas Village is not based on the principle of openness due to lack of socialization, and is not based on the principle of participation because the community is not involved in the Amdal preparation process. The time for determining the location exceeds the validity period of 4 years when it should have been 2 years and an extension of 1 year. The government's action has exceeded the time limit for the validity of the authority. The IPL of the Bener Dam construction project in Wadas Village is substantively flawed because in fact Wadas has no impact on the Bener Dam, but the andesite stone will be taken even though dam construction and mining are two different things.
Keywords : Legitimacy of Government Actions, Land Acquisition Procedure, Interests

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman