Update Artikelilmiah: 38056

ARYA FAJAR HIDAYAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Upah merupakan aspek penting dalam lingkup ketenagakerjaan di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Upah yang memadai tentu bisa menjadikan pekerja mencapai tingkat kesejahteraan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengaturan mengenai pengupahan di Indonesia tidak lepas dari adanya campur tangan Pemerintah melalui Dewan Pengupahan untuk menetapkan upah minimum sehingga terwujudnya sistem pengupahan yang adil bagi semua pihak.Campur tangan pemerintah dalam hal ini adalah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan upah minimum sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta peran Dewan Pengupahan dalam penetapan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penetapan upah minimum antara Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan sangatlah berbeda. Salah satunya penghapusan indikator Kebutuhan Hidup Layak. Adanya penghapusan indikator Kebutuhan Hidup Layak sebagai komponen penting dalam penetapan upah minimum berakibat terhadap peran Dewan Pengupahan dalam keikutsertaan penetapan upah minimum. Sehingga peran dan fungsi Dewan Pengupahan semakin dipersempit.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Wages are an important aspect of the scope of employment in Indonesia and even throughout the world. Adequate wages can certainly make workers achieve a level of welfare and can meet the needs of daily life. The regulation of wages in Indonesia cannot be separated from the intervention of the Government through the Wage Council to determine the minimum wage so that a fair wage system is realized for all parties. Government intervention, in this case, is to ratify Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages.
This study aims to analyze the differences in minimum wage arrangements before and after the enactment of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages and the role of the Wage Council in determining minimum wages based on Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. The approach method used in writing this legal research is a normative juridical approach.Based on the results of the study that the determination of the minimum wage between Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages and the previous regulation, namely Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages, is very different. One of them is the Decent Living Needs indicator to be removed. The elimination of the Decent Living Needs indicator as an important component in determining the minimum wage has an impact on the role of the Wage Council in participating in determining the minimum wage so that the part and function of the Wage Council is increasingly narrowed.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman