Update Artikelilmiah: 37750

DANI NUR PRASETIO ADI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung Nomor 3920/Pdt.G/2019/PA.Sor)
Oleh :
DANI NUR PRASETIO ADI
E1A017322
ABSTRAK
Pembatalan perkawinan ialah tindakan pembatalan suatu perkawinan karena tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang – undang. Pembatalan suatu perkawinan berupa putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force ordeclared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung Nomor 3920/Pdt.G/2019/PA.Sor).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 3920/Pdt.G/2019/PA.Sor dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 3920/Pdt.G/2019/PA.Sor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa perspektif analitik, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan inventarisasi data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Nomor 3920/Pdt.G/2019/PA.Sor metode analisis menggunakan normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa  pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan Nomor 3920/Pdt.G/2019/PA.Sor hakim berlandaskan pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, tidak sahnya wali nikah dalam perkawinan  tersebut karena fakta hukum yang sesungguhnya wali nikah tidak ada hubungan kekeluargaan atau tidak mempunyai kewenangan, hal tersebut juga sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena dalam pasal tersebut juga menerangkan bahwa perkawinan yang dilangsungkkan dengan wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam galis lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri. Akibat hukum permbatalan perkawinan kasus ini hanya berakibat  terhadap pihak suami – isteri, yaitu dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan tidak pernah terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 74 ayat (2) Kompuilasi Hukum Islam .

Abtrak (Bhs. Inggris)

ANNULMENT OF MARRIAGE DUE TO INVALID MARRIAGE GUARDIAN
(Juridical Review of the Decision of the Soreang Religious Court of Bandung Regency Number 3920/Pdt.G/2019/PA. Sor)
By :
DANI NUR PRASETIO ADI
E1A017322
ABSTRACT
Annulment of a marriage is the act of annulment of a marriage because it does not meet the conditions prescribed by law or law. The annulment of a marriage is in the form of a court decision stating that the marriage performed is declared invalid (no legal force ordeclared void), so that the marriage is considered never existed.' Based on this description, the author is interested in conducting research on the annulment of marriage due to invalid guardians (Juridical Review of the Decision of the Soreang Religious Court, Bandung Regency Number 3920/Pdt.G/2019/PA. Sor).
The formulation of the problem in this study is how the judge's legal considerations in granting the annulment of marriage in Decision No. 3920/Rev.G/2019/PA. Sor and what are the legal consequences arising from the annulment of marriage in Judgment No. 3920/Rev.G/2019/PA. Sor. The methods used are normative juridical, research specifications in the form of an analytical perspective, data collection methods using literature studies and secondary data inventory, namely Court Decision Number 3920 / Pdt.G / 2019 / PA. Sor method of analysis using qualitative normative.
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's legal considerations in granting the annulment of the marriage because the marriage guardian is not valid in the decision Number 3920/Pdt.G/2019/PA.Sor the judge based on article 71 letter e of the Compilation of Islamic Law, the invalidity of the marriage guardian in the marriage is due to the fact that the real legal guardian of the marriage has no family relationship or has no authority, this is also in accordance with Article 26 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, because the article also explains that marriages carried out with An invalid marriage guardian can be requested for cancellation by the family in a straight line upward from the husband or wife, the prosecutor, and the husband or wife. The legal consequences of the annulment of marriage in this case only affect the husband and wife, namely they are considered to have never married or the marriage has never occurred in accordance with the provisions of Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 74 paragraph (2) Compilation of Islamic Law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman