Update Artikelilmiah: 37597

MUHAMAD SETYA ADI PRATAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP TAGIHAN KREDITOR YANG DITOLAK OLEH KURATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR 197/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST
Oleh:
MUHAMAD SETYA ADI PRATAMA
E1A018363
ABSTRAK

Renvoi Prosedur sebagai perlindungan hukum bagi para Kreditor yang tagihannya ditolak oleh Kurator dalam suatu perkara kepailitan. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur perlindungan hukum dengan cara memfasilitasi kreditor yang tagihannya ditolak oleh kurator dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang memuat alasan-alasan pendukung atas penolakan tagihan kreditor oleh kurator dengan disertai bukti-bukti kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Renvoi Prosedur dalam putusan nomor 197/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kreditor terhadap tagihan kreditor yang ditolak kurator dalam Putusan Nomor 197/Pdt-sus-renvoiprosedur/2019 /pn.niaga.jkt.pst telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta akibat hukum tagihan kreditor yang ditolak kurator adalah renvoi prosedur yang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT DADA INDONESIA terbukti mempunyai tagihan kepada PT YEYEOM DESIGN sehingga hakim pengawas mempersilahkan kreditor untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa pencocokan piutang Renvoi Prosedur ke pengadilan niaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepailitan, Renvoi Prosedur

Abtrak (Bhs. Inggris)

LEGAL PROTECTION OF CREDITORS AGAINST CREDITOR BILLS REJECTED BY THE CURATOR BASED ON LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING INSOLVENCY AND POSTPONEMENT OF DEBT REPAYMENTS OBLIGATIONS IN VERDICT NUMBER 197/PDT.SUS-RENVOIPROSEDUR/2019/PN.NIAGA.JKT.PST
Written By:
MUHAMAD SETYA ADI PRATAMA
E1A018363

ABSTRACT

Renvoi Procedure as a legal protection for Creditors whose bills are rejected by the Curator in an insolvency case. Article 127 of the Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations Act provides for legal protection by facilitating creditors whose bills were rejected by the curator by submitting objections in writing containing supporting reasons for the rejection of creditor bills by the curator accompanied by evidence to the Panel of Deciding Judges through the Supervisory Judge. The purpose of this study is to find out how renvoi procedure in verdict number 197/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst when viewed from Law Number 37 of 2004 concerning Insolvency And Postponement Of Debt Repayment Obligations.
The method used in this study is normative juridical with descriptive research specifications. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method is carried out by literature study, the data obtained were presented with narrative texts, and the data analysis method used was a qualitative normative method.  
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the legal protection of creditors’ bills rejected by the curator in Decision Number 197 / Pdt-sus-renvoiprosedur / 2019 / pn.niaga.jkt.pst is in accordance with the provisions regulated in Article 132 of Law Number 37 of 2004 concerning Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations and the legal consequences of creditor bills rejected by the curator are renvoi procedures in accordance with the provisions regulated in Article Article 127 Law Number 37 of 2004 concerning Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations. PT DADA INDONESIA was found to have a bill to PT YEYEOM DESIGN so that the supervisory judge allowed creditors to file a lawsuit against the dispute over the matching of Receivables Renvoi Procedure to the commercial court.

Keywords: Legal protection, Bankruptcy, Renvoi Procedure

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman