Update Artikelilmiah: 37543

AGNI ARASHI PARAMADHINA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dalam mengembangkan usahanya, tidak jarang masyarakat memenuhi kebutuhan modal usahanya dengan melakukan pinjaman kepada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Dalam praktiknya, bank akan menyetujui pinjaman kredit nasabah apabila nasabah memberikan suatu jaminan/agunan kepada bank yaitu sebagai salah satu langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bagi bank itu sendiri. Seringkali ditemukan bahwa jaminan yang diberikan oleh nasabah adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang kemudian diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Penulisan skripsi ini mengkaji mengenai tindakan bank dalam melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan serta pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2018/PT SMG. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan dalam teks naratif secara sistematis.
Berdasarkan analisis hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2018/PT SMG, didapati bahwa bank selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki legal rights dalam melakukan eksekusi yaitu berdasarkan norma hukum Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunsan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” serta pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) di dalam memutuskan untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh bank dengan bantuan KPKNL sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidaklah terbukti.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In developing their business, it is common for people to meet their business capital needs by making loans to banks as one of the financial institutions. In practice, banks will approve customer credit loans if the customer provides a guarantee/collateral to the bank, as one of the mitigation measures to reduce risk for the bank itself. It is often found that the guarantee provided by the customer is in the form of land and/or buildings which are then tied with Mortgage Rights as regulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights.
In this thesis, we will examine the actions of banks in executing Mortgage objects as well as the judge’s legal considerations/decisions (ratio decidendi) in refusing the unlawful acts lawsuit that filed by the Plaintiff, specifically in Semarang High Court Decision Number 557/Pdt/2018/PT SMG. The research method that used in this thesis is normative legal research, with descriptive analytical research specifications. This study uses secondary data that obtained through the literature and systematically described in narrative texts.
Based on the analysis of the results of the research on the Semarang High Court Decision Number 557/Pdt/2018/PT SMG, it concluded that the bank as the holder of the Mortgage Rights has legal rights in carrying out the execution, specifically based on the legal norms of Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Right which stipulated “if the debtor is in default, the holder of the first Mortgage has the right to sell the object of the Mortgage on his own capacity through a public auction and to take the repayment of his receivables from the proceeds of the sale” as well as the judge’s legal considerations/decisions (ratio decidendi) in deciding to reject the unlawful acts lawsuit are based on the legal facts in the trial that the Plaintiff had defaulted and the execution of the Mortgage carried out by the bank with the assistance of the KPKNL was in accordance with the applicable legal provisions, so that the elements of unlawful acts in the legal arguments of the Plaintiff’s lawsuit were not proven.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman