Update Artikelilmiah: 37427

PUTRI AYU LESTARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan kebijakan yang mewajibkan setiap badan publik untuk membuka informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi publik masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik. Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai badan publik maka memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cilacap belum berjalan dengan baik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cilacap digunakan teori George Edwards III dengan mengkaji empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian terhadap empat aspek tersebut yaitu : 1) Komunikasi yang terjadi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu masih terdapat kendala berupa kemampuan beberapa PPID Pembantu dalam memahami informasi berbeda dengan apa yang dimaksud serta kendala komunikasi dengan masyarakat terutama mengenai jenis informasi yang dikecualikan. 2) Sumber Daya Manusia pelaksana kebijakan dilaksanakan oleh PPID Utama yang dijabat oleh Sekretariat Diskominfo Kabupaten Cilacap dan dibantu oleh PPID Pembantu yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap. Sumber Daya Anggaran kebijakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan jumlah yang sudah cukup. Sumber Daya Fasilitas berupa sarana dan prasarana masih terdapat kekurangan berupa kondisi komputer dengan spesifikasi yang kurang mendukung dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. 3) Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan belum maksimal hal ini dilihat dari komitmen PPID Utama melayani masyarakat yang membutuhkan informasi publik namun tidak mendapatkan jawaban apapun serta komitmen pada beberapa PPID Pembantu yang masih terdapat PPID Pembantu yang tidak menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Stuktur Birokasi dilihat dari aspek ketersediaan SOP dalam melaksanakan kebijakan pelaksana kebijakan sudah memiliki SOP dengan kualitas SOP yang sudah bagus. Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan dari pihak Sekda Cilacap, PPID Utama dan PPID Pembantu.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The public information disclosure policy is a policy that requires every public body to disclose public information as widely as possible to the public. Through the disclosure of public information , the public can control every step and policy taken by public bodies . The Cilacap Regency Government as a public body has the obligation to implement the policies set out in Law Number 14 tahun 2008 tentang Kebijakan Keterbukaan Infromasi Publik. The results of the research show that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in Cilacap Regency has not been going well. To find out more about the implementation of public information disclosure policies in Cilacap Regency , the theory of George Edwards III by examining four factors, namely communication, resources , disposition , and bureaucratic structure. The results of the research on the four aspects are : 1) Communication that occurs between the Main PPID and the Auxiliary PPID still has various capabilities a number of PPIDs assist in understanding different information and what it means and the barriers to communication with the community , especially regarding the type of information being taugh exclude. 2) Human Resources, the implementation of the policy is carried out by the Main PPID which is held by the Secretariat of the Diskominfo District of Cilacap Regency and assisted by the PPID Assistants in each Organization Regional officials in Cilacap Regency. Budgetary Resources The policy comes from the Revenue and Expenditure Budget of the Cilacap Regency Government with an adequate amount . Sources of resources Facilities in the form of facilities and infrastructure are still lacking in the form of computer conditions with less supportive specifications and the internet network that is often disrupted . 3) The disposition or commitment to implementing policies has not been maximized, this can be seen from PPID Utama 's commitment to serving people who need public information but do not get any answers and commitments to Some PPID Assistants still have PPID Assistants who do not provide public information in accordance with applicable regulations. 4) Bureaucracy structure is seen from the aspect of the provision of SOPs in implementing policies , as policy implementers already have SOPs with good quality SOPs .Fragmentation in the implementation of policies is carried out from the Cilacap Sekda , Main PPID and PPID Assistant.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman