Update Artikelilmiah: 3736

BONDAN ZAKARIA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 16/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.).
Oleh :
Bondan Zakaria Bushido
E1A007092
Penelitian ini menggunakan dasar bahan hukum dari Putusan PTUN Makasr yakni Putusan No.16/G.TUN/2011/PTUN.Mks. Dalam putusan tersebut, Penggugatnya adalah Syamsudin kilo dk, Tergugatnya adalah kepala kantor pertanahan kota makasar, Tergugat Intervensi :  Drs. H. Saenong serta objek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20131/Kelurahan Bungaya, Surat Ukur Nomor: 65/2001, tanggal 20 Desember 2011, luas 165 m2, terdaftar atas nama: Drs. Haji SAENONG.  
 Penggugat mengajukan gugatan dengan  Alasan gugatan penggugat yaitu prosedur penerbitan Sertifikat Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a-quo, yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah, sehingga Tergugat mendalilkan bahwa yang berwenang mengadilinya adalah Peradilan Umum.
 Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai eksepsi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara , dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara  ketentuan mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Majelis Hakim berpendapat bahwa segketa a quo yang dipersoalkan harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan umum, sehingga Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Kata Kunci : Eksepsi , Kompetensi Absolut, Peradilan Tata Usaha Negara

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
This research uses law material of PTUN Makasar Verdict  No.16/G.TUN/2011/PTUN.Mks. In this verdict, Mr. Syamsudin Kilo dk is the plaintiff, while Makasar Land Office is the defendant, Intervention Defendant: Drs. H. Saenong also suit object is Document of Title (SHM) Number: 20131/Kelurahan Bungaya, Certificate of Tonnage Number: 65/2001, December 20th 2011, 165 m2 wide, registered as: Drs. Haji SAENONG.  
 The plaintiff sues defendant based on improper establishment of Dispute Object Certificate that against the law of Land Registry Article 24 Subsection (1) Government Ordinance Number 24 Year 1997, and also against general principle of good government administration. . The defendant prpoposes exception that civil service arbitration tribunal has no authority in a-quo dispute trial. Defendant point of view is that complain of the property’s right should be tended to general court.
 This research is getting down to the Judge consideration related to exception on absolute competence Civil Service Arbitration Tribunal, in the clause 77 subsection (1) Law Number 5 year 1986  about Civil Service Arbitration Tribunal. 
Judges have a notion that a quo dispute must be finished in General Court, so that judges establish defendant exception and reject the sue from plaintiff.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman