Home
Login.
Artikelilmiahs
37255
Update
RIFQI GANEVAN EKAPUTRA
NIM
Judul Artikel
ANALISIS KEABSAHAN BADAN HUKUM KEPENGURUSAN PARTAI DEMOKRAT VERSI KONGRES LUAR BIASA DELI SERDANG SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 34 TAHUN 2017
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Terjadinya konflik Partai Demokrat dipicu oleh adanya Kongres Luar Biasa pada 5 Maret 2021 dengan dipilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pasalnya, sesuai dengan Pasal 81 AD Partai Demokrat pelaksanaan KLB harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai atau diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Alih-alih meneruskan sengketa untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri. Kubu Partai Demokrat Moeldoko memilih untuk langsung mengubah AD/ART Partai Demokrat dan mengesahkan kepengurusan hasil KLB kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak suatu permohonan pengesahan badan hukum partai politik, khususnya ketika partai politik tersebut masih di dalam keadaan konflik, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017. Sehingga keabsahan dari proses pengesahan badan hukum tersebut terdapat kekeliruan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, jurnal dan dokumen resmi dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian diidentifikasi dan dipelajari yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis, logis dan rasional. Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM merupakan lembaga negara eksekutif yang berwenang dalam mengatur kehidupan kepartaian. Adanya eksistensi mahkamah partai di dalam Partai Demokrat seharusnya dapat menjadi media dalam penyelesaian konflik ini. Akan tetapi terbelahnya mahkamah partai membuat penyelesaian konflik menjadi berlarut-larut. Adapun hasil verifikasi permohonan dari kubu Moeldoko sendiri masih memiliki banyak kekurangan berkas-berkas sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menolak pernmohonan dari kubu Moeldoko.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The Democratic Party conflict was triggered by the Extraordinary Congress on March 5, 2021, with the election of Moeldoko as Chairman of the Democratic Party. The reason is, in accordance with Article 81 of the Democratic Party's AD, the implementation of the KLB must obtain approval from the Party High Council or be requested by at least 2/3 (two thirds) of the total Regional Leadership Councils and 1/2 (one half) of the total Leadership Councils. Branch and approved by the Chairperson of the Party's Upper House. Instead of continuing the dispute to be resolved in the District Court. Moeldoko's Democratic Party camp chose to immediately amend the Democratic Party's AD/ART and ratify the management of the KLB results to the Minister of Law and Human Rights. In fact, the Minister of Law and Human Rights may reject an application for legalization of a political party's legal entity, especially when the political party is still in a state of conflict, as regulated in Article 11 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 34 of 2017. There is an error in the process of ratifying the legal entity. The approach method used is a normative juridical approach. The data used is secondary data in the form of laws and regulations, literature books, articles, journals and official documents by means of a literature study, namely an inventory of these data which is then identified and studied which is then presented in the form of a systematic, logical and rational description. . Legal material analysis method is by using qualitative normative analysis method. The results of the study indicate that the Ministry of Law and Human Rights is an executive state agency authorized to regulate party life. The existence of a party court within the Democratic Party should be a medium in resolving this conflict. However, the division of the party court made the resolution of the conflict protracted. As for the results of the verification of the request from the Moeldoko camp itself, there are still many missing files so that this becomes the basis for the Ministry of Law and Human Rights in rejecting the request from the Moeldoko party.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save