Update Artikelilmiah: 37166

RISMA ROSNADHILAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, dalam memberikan harapan agar Pelaku Usaha tidak sewenang-wenang terhadap konsumen yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen, harus dapat dimintakan pertanggung jawaban, apabila perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data penelitian bersumber dari Data Primer, sekunder dan tersier. Model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analitis data dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.End maka dapat ditarik simpulan bahwa Pelaku Usaha dalam melakukan penjualan kosmetik belum menjalankan Tanggung jawabnya sebagai Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu pelaku usaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan  Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Consumer Protection is all efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers. Legal certainty to protect consumer rights is carried out based on the law, in providing hope that business actors do not act arbitrarily against consumers that can harm consumer rights. Business actors under consumer protection law must be held accountable if their actions have violated the rights and interests of consumers, caused losses, or disrupted consumer health. This study uses a normative juridical approach. Research data sourced from primary, secondary and tertiary data. The data presentation model uses a narrative text form and a qualitative normative data analysis model. Based on the results of research and data analysis in the Ende District Court Verdict Number: 20/Pid.Sus/2021/PN.End, it can be concluded that the Business Actor in selling cosmetics has not carried out his responsibilities as a Business Actor based on Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection. Therefore, business actors are subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (1) letter a in conjunction with Article 62 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other regulations. other relevant laws .

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman